[PDF] 5 undang undang yang mengatur tentang ham

7 sept. 2021 · Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.Autres questions
View PDF Document


  • Undang-undang apa saja yang mengatur tentang HAM?

    “Setidaknya terdapat dua undang-undang yang menjadi landasan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, yaitu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.16 jan. 2023

  • Apa isi pasal 28 ayat 1 dan 2?

    (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

  • Berapa jumlah HAM yang berlaku di Indonesia?

    Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 10 (sepuluh) hak dasar.
  • – Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A). – Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
View PDF Document




PENGATURAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN

beberapa hak asasi di dalam undang-undang pasal-pasal dalam. Batang Tubuh setelah amandemen. 5 ... memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM kemudian.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 5. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa 



UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999

Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para Pasal 5. (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya ...



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN

Pasal 5. Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan 



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN

dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan Peradilan Umum;. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1)



1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1)



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN

Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN

setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia; b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur huruf c huruf d



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN

djpp.depkum ham .go.id. Page 6. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha. Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 



UU 48 Tahun 2009.rtf

5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan.