MENTERI NEGARA AGRARIA/ - KPPIP
386$7 +8 80 '$1 +80$6 31 5, 6-', +8 80 3dvdo 'dodp shudwxudq lql \dqj glpdnvxg ghqjdq +dn dwdv 7dqdk dgdodk kdn vhedjdlpdqd glpdnvxg gdodp 3dvdo 8qgdqj xqgdqj
MENTERI NEGARA AGRARIA/ - ndarunet
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043); 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
MENTERI NEGARA AGRARIA/
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia perlu dilakukan
MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional, menimbang : a
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah dan Keputusan ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
MENTERI NEGARA AGRARIA/
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997; b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah ketentuan beberapa pasal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud; Mengingat : 1
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang : a
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
KEPMENAG 16 1997 - ndarunet
Guna Bangunan menjadi Hak Pakai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2
[PDF] DAFTAR KELUARGA PEGAWAI NEGERI SIPIL 1 Yang bertanda
[PDF] Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
[PDF] Ketetapan MPR No II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata - Tatanusa
[PDF] Bassamat Laraqui | Dahir portant loi n° 1-84-177 relatif ? l
[PDF] DAHIR du 22 juillet 1953 (9 kaada 1372) portant règlement sur l
[PDF] Note Info BCP Rectifiéé-Augmentation de - Banque Populaire
[PDF] Dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 février 1973
[PDF] Les isoflavones de soja contre les symptômes de la ménopause
[PDF] DAILIES TOTAL1® Multifocal La première et unique lentille
[PDF] Dossier de presse - Dailyfriends
[PDF] Page 1 = INTERVIEW AUTO NEJMA MAROC 10 années de succès
[PDF] diplôme approfondi de langue française dalf c1 - DELF - DALF
[PDF] diplôme approfondi de langue française dalf c1 - DELF - DALF
[PDF] Calendrier 2016-2017 des examens DELF DALF pour les - CIEP