PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999
dan menyempurnakan beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Mengingat: 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5862), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 5
PERATURAN PEMERINTAH Nomor: 41 TAHUN 1964 Tanggal: 23
PERATURAN PEMERINTAH Nomor: 41 TAHUN 1964 Tanggal: 23 NOPEMBER 1964 Tentang: PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN Presiden Republik Indonesia, Menimbang: a bahwa dengan adanya prinsip "setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2012
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan; Mengingat: 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
SALIN AN - JDIH Kemnaker
Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan; Mengingat SK No 086163 A : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3 Undang-Undang Nomor 11
PP No 71 tahun 2000 tentang peran masyarakat - KPK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) Undang-undang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERKAWINAN
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
PEMERINTAH KOTA PADANG - peraturangoid
5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 7
[PDF] Commercialisation 42
[PDF] 2
[PDF] LES MÉTIERS DE LA VILLE AU MOYEN-ÂGE
[PDF] STREET ART
[PDF] Régime social des artistes étrangers - Audiens
[PDF] La circulation des artistes - Artfactories
[PDF] Emploi des artistes étrangers : Quelle fiscalité en France ?
[PDF] LE CIRQUE de Charlie Chaplin - Académie de Lyon
[PDF] en arts visuels
[PDF] Télécharger le sommaire interactif des ressources d - Eduscol
[PDF] Pratique artistique : '
[PDF] Activité en arts plastiques au primaire - Institut Culturel Avataq
[PDF] Arts plastiques - Ministère de l 'Éducation et de l 'Enseignement
[PDF] la dissertation d 'Arts Techniques et Civilisations Le plan