UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan **) Pasal 20A (1) Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan ** ) (2) Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar )
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Undang-Undang Dasar (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Pasal 5 * (1) Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
UN DANG UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar ***) (3) Negara Indonesia adalah negara hukum ***) BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir
Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal
Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2 Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860); 3 Undang-Undang
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERUBAHANNYA
Bagian Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan Bagian Penjelasan, meliputi Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal demi Pasal Bersifat singkat dan supel Undang-Undang Dasar (UUD) UUD merupakan hukum dasar tertulis (UUD 1945) Konvensi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG
Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1 / 27
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA SERIKAT PERUBAHAN KONSTITUSI
Undang-undang mengatur akibat-akibat kewarga-negaraan terhadap isteri orang yang telah diwarga-negarakan dan anak-anaknya yang belum dewasa Pasal 6 Penduduk negara ialah mereka yang diam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang BAGIAN V Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dasar manusia Pasal 7 1
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
Pasal 4 Terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Pasal 5 (1) Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar (2) Perseroan mempunyai alamatlengkap sesuai dengan tempat kedudukannya
[PDF] Ofev, INN-nintedanib - European Medicines Agency - Europa EU
[PDF] Recommandation finale du CCEM sur Nintedanib (Ofev) - CADTH
[PDF] Note Immatriculation Vs Identite - Gisti
[PDF] Procédure d 'attribution du Numéro d 'Identification Statistique NIS
[PDF] Procédure d 'attribution du Numéro d 'Identification Statistique NIS
[PDF] NITE System Diagnostic Table - Bergstrom
[PDF] Grille de classification - cnt-soorg
[PDF] Accord du 10 juin 2016 - UIMM
[PDF] Rapport de référencement du cadre luxembourgeois des - MENlu
[PDF] Niveau A1 - compétences et descripteurs - Académie de Nancy-Metz
[PDF] questions - Université Paris-Dauphine
[PDF] DESCRIPTEURS NIVEAU B2 du Cadre européen commun de
[PDF] Cnam - Communication en langues étrangères - BULATS
[PDF] bulats - British Council