MENTERI NEGARA AGRARIA/ - ndarunet
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043); 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
MENTERI NEGARA AGRARIA/
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia perlu dilakukan
MENTERI NEGARA AGRARIA/ - KPPIP
386$7 +8 80 '$1 +80$6 31 5, 6-', +8 80 3dvdo 'dodp shudwxudq lql \dqj glpdnvxg ghqjdq +dn dwdv 7dqdk dgdodk kdn vhedjdlpdqd glpdnvxg gdodp 3dvdo 8qgdqj xqgdqj
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 2 tahun 1996 tentang pengukuran dan pemetaan untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional, menimbang: a
MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional, menimbang : a
MENTERI NEGARA AGRARIA/
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997; b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah ketentuan beberapa pasal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud; Mengingat : 1
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah dan Keputusan ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang izin lokasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang : a
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang : a
[PDF] Formation - Mettre en place un PMO (Project Management Office
[PDF] Job Description PMO Analyst Overall Purpose of Role - Jobtrain
[PDF] Organisation d 'un PMO - EBMT
[PDF] Organisation d 'un PMO - EBMT
[PDF] Role Profile
[PDF] Le Pôle Médico-Social - Département de la Haute-Savoie
[PDF] resume pnd 2016-2020 - GCPND
[PDF] Plan National de Développement PND 2016-2020 (TOME 2) - GCPND
[PDF] resume pnd 2016-2020 - GCPND
[PDF] Secteur des Déchets au Maroc
[PDF] synthèse - PNDES
[PDF] POLITIQUE NATIONALE DE L 'EMPLOI (PNE)
[PDF] Plan national de Prévention et du contrôle du cancer 2010-2019
[PDF] plan du campus Villejean - Université Rennes 2