PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN
PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM. MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. Oleh: Arif Firmansyah. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
MAKNA PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM
Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut
LAPORAN PENELITIAN PENAFSIRAN MAHKAMAH KONSTITUSI
hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN
Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang Mengingat : Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1)
laporan hasil penelitian - penafsiran konstitusi dalam pengujian
Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Keberagaman cara MK menyelesaikan perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD dalam konteks penafsiran konstitusi
Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi merupakan landasan dalam dengan cara membangun ekonomi yang diinginkan oleh setiap pemerintahan pada.
PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MAHKAMAH
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar utama kewenangan negara untuk.
Tafsir MK Atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK
Penelitian ini hasil kerjasama antara Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 UUD.
hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam dan
Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi
Sukidjo 193 MEMBANGUN CITRA KOPERASI INDONESIA - Neliti
Dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah sektor negara dan koperasi sedangkan sector swasta hanya disebut
