LAMPIRAN A.I.a : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. NOMOR : 59 TAHUN 2007. TANGGAL : 26 OKTOBER 2007. KODE DAN KLASIFIKASI. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN
5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran D.ll peraturan menteri.
NOMOR 59 TAHUN 2007. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13. TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.
59 Tahun 2007 sulit saya lakukan dalam pengelolaan dan penyusunan anggaran pada unit yang saya pimpin. d). Kuesioner Kegunaan Aturan Permendagri No.
Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran (Lampiran D.IX hal. 25. Permendagri No. 13 Tahun format Lampiran D.X.e hal 32 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007).
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;.
sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran D.VI peraturan menteri ini. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang :.
LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. NOMOR. : 17 TAHUN 2007. TANGGAL. : 21 Maret 2007. PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
d. penyusunan Raperda APBD perubahan APBD dan pertangungjawaban pelaksanaan APBD; lampiran A.XII.a Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Bagian Keempat.
PerMendagri No 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas PerMendagri C.1.d) untuk selanjutnya diarahkan pada pengelolaan berpola BLUD dengan.