The Download link is Generated: Download https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20190425-125010-5297.pdf


1 PUTUSAN Nomor 3/SKLN-X/2012 DEMI KEADILAN

berpendapat kekhususan Provinsi Papua dalam bidang pemerintahan sebelumnya Pemilukada dikatakan termasuk ke dalam rezim Pemilu.



UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN FAKULTAS HUKUM

Provinsi Papua (UU Otsus Papua) adalah dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk kekhususan yang dimaksud antara lain adalah:.



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

19 sept. 2012 kekhususan Provinsi Papua yang berbeda dengan provinsi lainnya di ... termasuk ke dalam ranah penyelenggaraan pemerintahan walaupun lembaga.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN

pemerataan keadilan



PUTUSAN

(2) Dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai atas ke bawah sebagai berikut daerah tingkat kesatu termasuk Kota Praja.



Implementasi dan Akibat Hukum Penerapan Asas Lex Spesialis

termasuk ke dalam daerah yang memiliki kekhususan dan keistimewaan sehingga Provinsi Daerah Istimewa Aceh (UU Nomor 44 Tahun 1999) telah memberikan.



SALINAN PUTUSAN Nomor 41/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN

Papua dan di Provinsi Papua Barat;. 7. Bahwa kegiatan-kegiatan internal Partai Papua Bersatu dimaksud antara lain sebagai berikut:.



PUTUSAN

dalamnya termasuk Marga Tanawani dan Marga Mora dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen



PERKARA NOMOR 47.PUU-XIX.2021 tgl. 22 Februari 2022

22 févr. 2022 Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ... ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mana pengakuan.



BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia merupakan

kekhususan atau keistimewaan pemerintahan daerah sebagai berikut: a. Pemerintahan tingkat Propinsi yang khusus atau istimewa;.