PENGATURAN TENTANG HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN
beberapa hak asasi di dalam undang-undang pasal-pasal dalam. Batang Tubuh setelah amandemen. 5 ... memuat 6 pasal yang mengatur tentang HAM kemudian.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 5. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa
UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 1999
Undang-undang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antar para Pasal 5. (1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya ...
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN
Pasal 5. Komisi mempunyai fungsi kelembagaan yang bersifat publik untuk mengungkapkan kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan melaksanakan
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN
dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan Peradilan Umum;. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1)
1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1)
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Tahun 1948
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
setiap orang sesuai dengan hak asasi manusia; b. bahwa warga negara merupakan salah satu unsur huruf c huruf d
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
djpp.depkum ham .go.id. Page 6. (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha. Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya
UU 48 Tahun 2009.rtf
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum lingkungan peradilan.
