Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 5. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa
Umum Ad Hoc perkara pelanggaran HAM Berat di Timor Timur Kejaksaan Bepalingen van Wetgeving dan Pasal 51 UU No.26 Tahun 2000 ini adalah.
Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi HAM sebagai penyelidik dalam tindak pidana pelanggaran HAM berat;.
penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebenarnya telah di akomodir daiam undang-undang. :-"omor 26 tahun 2000 teniang pengadilan HAIvl tinggal kemauan
dalam UU No.26 Tahun 2000 menjadi UU Pengadilan Kejahatan HAM yang paling Berat No.26/2000 dengan definisi tindak kejahatan serupa menurut hukum ...
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 5. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa
masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi f. menentukan kategori dan jenis pelanggaran hak asasi manusia.
26 Tahun. 2000. Ketentuan mengenai pembentukan Pengadilan HAM ad Hoc menurut pasal 43 UU No. 26/2000 adalah: 1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat
pelanggaran HAM yang dirugikan dalam pasal-pasal UU KKR sebagaimana Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi. Manusia.”.
Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 5. Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa