SALINAN
18 Bank atau tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak 19 Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan Dokumen ini |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
Perolehan hak atas tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh pribadi atau badan BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan yang selanjutnya disebut Pajak |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
1 Pengertian dan Dasar Hukum BPHTB Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan Dasar hukum BPHTB adalah |
Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB. Adapun besarnya nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp 80 juta untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.
Hambatan yang timbul biasanya diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang BPHTB, tidak adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), adanya upaya untuk menghindari pajak, dan yang terakhir ialah tidak dipenuhinya kewajiban melaporkan SSB lembar ketiga ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
Jika nilai perolehan obyek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan.
Nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak tersebut ditetapkan dengan Perda di masing-masing kabupaten/kota. Pasal 48 regulasi ini memandatkan, besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan obyek pajak tidak kena pajak dengan tarif BPHTB.
55TAHUN2016PP.pdf
(2) Besarnya Pajak terutang untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak dengan dasar |
1 SALINAN NOMOR 21/2021 PERATURAN WALIKOTA MALANG
Daerah-daerah Kota Besar dalam (1) BPHTB terutang dapat dibayar di TP atau Bank Persepsi yang ditunjuk. ... Billing serta besarnya BPHTB terutang. |
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
Provinsi DKI Jakarta maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terutang adalah sebagai berikut : NPOP. NPOPTKP. NPOP Kena Pajak. - BPHTB |
Untitled
atas permohonan pengurangan BPHTB dimaksud; (22) persen) dari BPHTB yang terutang. : Besarnya BPHTB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana. |
Untitled
(22) persen) dari BPHTB yang terutang. a. BPHTB yang terutang b. Besarnya pengurangan Besarnya BPHTB yang harus dibayar atas penetapan sebagaimana. |
BERITA DAERAH KOTA BEKASI
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terutang kepada Wajib Pajak;. 39. Penelitian SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD. |
KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
besarnya jumlah pajak yang terutang atas jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya pajak tertentu |
PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 13 TAHUN 2011
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah |
BUPATI SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN
besarnya jumlah pokok pajak yang terutang. pokok pajak besarnya sanksi administratif |
SALINAN
terutangnya BPHTB NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan. Bangunan. (5) Besarnya NPOPTKP BPHTB ditetapkan |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)
(NPOPTKP) untuk perolehan hak karena jual beli untuk Kab Sleman adalah Rp 60 000 000,00, maka besarnya BPHTB yang terutang adalah : ○ NPOP |
KATA PENGANTAR - Kabupaten Bogor
(BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah BPHTB, yang besarnya sebagai berikut: Jika BPHTB terutang bernilai NIHIL, maka formulir |
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
BPHTB terutang/yang harus dibayar; e meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri |
BPHTB - Neliti
penentuan besarnya BPHTB yang harus mereka bayarkan Pelimpahan memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui |
ASPEK HUKUM PERBEDAAN BESAR NPOPTKP UNTUK - Neliti
Bagaimana perbedaan besarnya NPOPTKP dalam menghitung BPHTB terutang untuk waris dan hibah wasiat dengan bukan waris dan hibah wasiat? 2 |
BPHTB - CORE
dan bangunan (BPHTB) atas hibah wasiat di Jakarta Barat Penelitian ini bersifat Terutang, Tahap Perhitungan Besarnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan |
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) - UNY
[PDF] bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) UNYstaffnew uny ac id upload pendidikan bphtb new pdf |
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - Direktorat Jenderal Pajak
[PDF] Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Direktorat Jenderal Pajak pajak go id sites default files BookletPBB pdf |
pengalihan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan/atau
[PDF] pengalihan pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan atau bandung bpk go id files Tulisan Hukum BPHTB Final pdf |
bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) - Ruly Wiliandri
[PDF] bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (bphtb) Ruly Wiliandri rulywiliandri files wordpress bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bphtb pdf |
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
[PDF] BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNANvero my id BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN pdf |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2000
[PDF] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun ndaru wp content uploads PP pdf |
Pergub 193/2016 Tentang Pembebasan BPHTB Pertama dan Waris
[PDF] Pergub Tentang Pembebasan BPHTB Pertama dan Warisnotarismichael ppat wp content Pergub BPHTB pdf |
peraturan daerah kota batam nomor 1 tahun - JDIH Kemendagri
[PDF] peraturan daerah kota batam nomor tahun JDIH Kemendagri jdih setjen kemendagri go id KOTA BATAM pdf |
28 bab ii perbedaan besarnya npoptkp dalam menghitung bphtb
[PDF] bab ii perbedaan besarnya npoptkp dalam menghitung bphtb repository usu ac id bitstream handle Chapter%II pdf ? |
TaxBase Document - Ortax
sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, maka besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BPHTB yang harus dibayar terutang (%) Rp |