dasar hukum perkawinan pns
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang |
Izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil
a bahwa dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang perkawinan yang berlaku bagi segenap |
26 PROSEDUR IZIN PERKAWINAN PNSpdf
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman tata cara dan prosedur bagi PNS dalam melakukan perkawinan atau perceraian dan bagi Pejabat Berwenang untuk |
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA [SIARAN PERS] Nomor: 007
2 jui 2023 · Dalam ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS pejabat pemerintah |
Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita Dalam Perkawinan Kedua
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai |
BAB III PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No |
Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud |
Apa dasar hukum dalam perkawinan pegawai bagi PNS?
Dasar Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.PP No 45 Tahun 1990 Tentang apa?
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Perkawinan bagi PNS diatur dalam PP UU no dan tahun berapa?
Izin Perkawinan dan Perceraian PNS Pasca-Lahirnya PP Nomor 94 Tahun 2021.
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2021.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi. Pegawai Negeri Sipil;. Mengingat. 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;. |
Peraturan Pemerintah NOMOR 10 Tahun 1983 tentang Izin
Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;. Mengingat. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;. |
Kerangka acuan kegiatan - pembinaan disiplin aparatur sipil negara
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara laporan/aduan masyarakat izin perkawinan dan perceraian PNS |
DITOLAKNYA GUGATAN PERCERAIAN KARENA TIDAK ADANYA
Kata Kunci: Hukum Perkawinan Perceraian |
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Beristri Lebih Dari Satu
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil |
Dasar Hukum Dan Peran BKPSDM Dalam Pelaksanaan Proses
Dasar Hukum Peran BKPSDM Lombok Timur dalam proses Perceraian PNS di Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Daerah. |
TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI
Apakah akibat hukum Perceraian Pegawai. Negeri Sipil tanpa seizin Pejabat atasan langsung ? . Tujuan Penulis untuk mengetahui prosedur Perceraian Bagi Pegawai |
PEMBERIAN IJIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Setiap pasangan suami istri menginginkan perkawinan yang harmonis sesuai dengan Pegawai Negeri Sipil Polri. ... dasar koridor hukum yang diakui. |
ALASAN DAN TUJUAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum perkawinan yang berlaku di. Indonesia sebelum adanya undang-undang perkawinan apa saja isu-isu yang terjadi |
KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENYELESAIAN KASUS
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin. PNS perkawinan dan perceraian PNS penetapan status dan kedudukan hukum PNS);. |
Peraturan Pemerintah NOMOR 10 Tahun 1983 tentang Izin
dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan |
45 Tahun 1990
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2 Undang-undang |
24IZIN-PERKAWINAN-DAN-PERCERAIAN-PNSpdf - BKD Provinsi
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 1 |
Pp_10_83pdf - SIMPUH
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN M Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2 |
BAB III PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ( selanjutnya C Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pengaturan hukum |
20 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BAGI
1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4 2 Undang-undang Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil |
BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Indonesia merupakan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 1 ayat (3) 2 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil syarat-syarat poligami yang diatur |
1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkawinan
Undang undang perkawinan mengemukakan juga 3 sebab 1 Farida anik Seseorang yang melakukan perceraian harus memiliki dasar atau alasan yang jelas 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil |