lampiran pp 24 tahun 1997

PDF	PP No 30 Th 1997pdf Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19); MEMUTUSKAN: Page 2 dalam Lampiran II Peraturan Pemeintah ini c Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri

PDF	Lampiran peraturan pemerintah republik indonesia LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1999 TANGGAL 27 JANUARI 1999 Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

PDF	EKSISTENSI LEMBAGA PENGUMUMAN (PP NO 24 TAHUN 1997 (PP NO 24 TAHUN 1997) DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP PENULIS

PDF	LAMPIRANpdf Prosedur standar pengukuran kadastral dan pemetaan bidang tanah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan

PDF	Peraturan pemerintah republik indonesia (pp) nomor 24 tahun 1997 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 24 TAHUN 1997 (24/1997) TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a bahwa

PDF	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a Bahwa peningkatan Pembangunan Nasional yang berkelanjutan

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI

PDF

Database Peraturan [JDIH BPK RI]

PDF-1 4 139 0 obj > endobj xref 139 16 0000000016 00000 n 0000000708 00000 n 0000001174 00000 n 0000001404 00000 n 0000003461 00000 n 0000006287 00000 n 0000006311 00000 n 0000006362 00000 n 0000007433 00000 n 0000008503 00000 n 0000009563 00000 n 0000009830 00000 n 0000023727 00000 n 0000023752 00000 n 0000023999 00000 n 0000000871 00000 n trailer] >> startxref 0 EOF 140 0 obj >>> endobj

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDAFTARAN TANAH. bphn.go.id

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Azas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama para pemegang hak atas tanah. Sedangkan azas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti da

UUPA.

Dalam hal bukti tertulis tersebut tidak lengkap atau tidak ada lagi, pembuktian kepemilikan itu dapat dilakukan dengan keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan yang dapat dipercaya kebenarannya menurut pendapat Panitia Ajudikasi dan pendaftaran tanah secara sistematik atau Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik.

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP). NOMOR 24 TAHUN 1997 (24/1997). TENTANG. PENDAFTARAN TANAH. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang: a. bahwa

PDF	Lampiran 1 Formulir Isian 401 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. 6. Keputusan Presiden Nomor …… Tahun …… 7. Keputusan Kepala Badan

PDF	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 4 b. pembuktian hak baru atas tanah negara berdasarkan Peraturan. Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara. Agraria/Kepala Badan Pertanahan

PDF	PP 24 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan. Penyetoran ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Pasal 2. (1) Besarnya tarif ...

PDF	MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN Lampiran I sampai dengan Lampiran III Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PDF	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 Pasal I. Mengubah beberapa ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan. Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan. Negara … Page 3. PRESIDEN.

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 47 TAHUN 1997. TANGGAL 30 Desember 1997. DAFTAR KAWASAN TERTENTU.

PDF	PP Nomor 24 Tahun 2016.pdf Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang. Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan Iembaran Negara.

PDF	BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang. Pendaftaran Tanah (Lembaran 7. Lampiran 51 sampai dengan Lampiran 60 Peraturan. Menteri Negara Agraria ...

PDF	Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 24 tahun 1997 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah ini. 24. Pejabat Pembuat Akta Tanah selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat umum yang ...

PDF	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun

PDF	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;. Mengingat : 1. Lampiran 41 dalam Pasal 140 angka 16 Peraturan.

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP). NOMOR 24 TAHUN 1997 (24/1997). TENTANG. PENDAFTARAN TANAH. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang:.

PDF	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang. Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1997 Nomor 59 Tambahan.

PDF	MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diubah sebagai Lampiran I yang merupakan bagian tidak ... Lampiran 51 sampai dengan Lampiran 60 Peraturan.

PDF	MENTERI NEGARA AGRARIA/ Agraria telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 3. Pasal 10.

PDF	LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 22 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran. Tanah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan. Nasional Nomor 3 Tahun 1997

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 PP no. 47 Thn 1997. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA secara indikatif dalam Lampiran II dan Lampiran IV. Peraturan Pemerintah ini. Pasal 24.

PDF	- 1 - LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; Nama-nama Surveyor Berlisensi tersebut dalam lampiran.

Share on Facebook Share on Whatsapp

Choose PDF

More..

PDF	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,

PDF	MENTERI NEGARA AGRARIA/ - Kotak Hitam Agraria telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran contoh sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Pasal 10

PDF	LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA - Peraturan BPK Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 1997, No 59 disk B hj /PP-24-97 TNH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

PDF	PP Nomor 24 Tahun 2018 - Lampiranpdf 24 a Pendaftaran Pupuk An Organik Pendaftaran Pupuk lzin Komersial Komersial atau Operasional setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini -97 - No Perizinan Berusaha* Perizinan Berusaha yang dilaksanakan melalui OSS **

PDF	PP No 24 Tahun 2018 sektor ketenaganukliran, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini Pasal 86 (1) Pelaksanaan

PDF	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 - Badan Pembinaan Lampiran IV Peraturan Pemerintah ini Pasal 24 (1)Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi pelabuhan pengumpan