lampiran d permendagri 13 tahun 2006
Lampiran d - permendagri
LAMPIRAN D. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN DAERAH. PENATAUSAHAN APBD. L. DEPARTEMEN DALAM NEGERI. |
Lampiran e - permendagri
LAMPIRAN E. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran a. Rancangan peraturan daerah tentang b. C. d. |
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Tahun Anggaran 2019 maka Peraturan Bupati. Nomor 2 Tahun 2019 tentang 13 Tahun 2006) ... (format Lampiran D. Xd hal 26 Permendagri No. 59 Tahun 2007). |
KODE DAN ORGANISASI KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN
KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH. Lampiran A.I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. Nomor : 13 Tahun 2006. Tanggal : 15 Mei 2006 s/d. |
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR 03 TAHUN
d. penyusunan Raperda APBD perubahan APBD dan pertangungjawaban pelaksanaan APBD; pada lampiran A.XVII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 105. |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan |
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;. |
BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Format SPM dapat dilihat pada lampiran D.XIII Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. SP2D ( Surat Perintah Pencairan Dana ). |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah tercantum dalam Lampiran A.XIII peraturan menteri ini. |
BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran (Lampiran D.IX hal. 25 Permendagri No. 13 Tahun 2006) f. Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) atas apenggunaan dana |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 - SIPKD
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah d menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; dalam Lampiran A XIII peraturan menteri ini (2) Format |
Lampiran D
DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN D PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN |
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006
NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan d memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan |
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN - JDIH BPK RI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006, PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 59 TAHUN d menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian lampiran rancangan peraturan daerah tentang |
Permendagri nomor 13 tahun 2006 - BPK RI Perwakilan Provinsi
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman d menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran; - - e menetapkan pejabat Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran |
59 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS - KPU Bali
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A II peraturan |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR - JDIH Surabaya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A II peraturan |
Peraturan Menteri - JDIH Kota Surabaya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran A III a Peraturan Menteri huruf d diformulasikan terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD (5) Penggunaan |
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KODE DAN ORGANISASI
KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN PEMERINTAH DAERAH Lampiran A I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 13 Tahun 2006 Tanggal : 15 |
LAMPIRAN D - JDIHN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman |