lampiran permendagri 21 tahun 2011 lengkap
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
NOMOR 21 TAHUN 2011. TENTANG. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. |
Peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011
NOMOR 21 TAHUN 2011. TENTANG. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. |
PERKA-BKN-NOMOR-21-TAHUN-2011-PEDOMAN
Pasall. Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan. Kepegawaian Negara ini. |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 59 TAHUN
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan untuk provinsi tercantum dalam Lampiran A.III peraturan menteri ini. |
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
NOMOR 21 TAHUN 2011. TENTANG. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. |
GUBERNUR SULAWESI BARAT SALINAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Keputusan Gubernur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan ... |
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 tercantum dalam Lampiran A.I.a peraturan menteri ini. ... dengan bukti yang lengkap dan sah. |
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA …. disusun dalam Lampiran yang menjadi satu. |
BAB II
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 terkait dengan pendapatan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
Pasal 20 Pasal 21 |
Peraturan Menteri - JDIH Kota Surabaya
NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran lengkap (3) Laporan penggunaan dana BOS sebagaimana dimaksud |
Lampiran Permendagri No 22 Tahun 2011
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 22 Tahun 2011 TANGGAL : 23 Mei 2011 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN |
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran 21 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Lampiran A II Peraturan Menteri ini sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab |
MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN - JDIH BPK
DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN lampiran rancangan peraturan daerah tentang APBD Tetap |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
18 jui 2019 · Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja |
Pengelolaan Keuangan Daerah - JDIH Kabupaten Blora
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA disusun dalam Lampiran yang menjadi satu |
Permendagri nomor 38 tahun 2018 - BPKAD Papua - Pemerintah
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I (nama lengkap) |
Lampiran A
LAMPIRAN A I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 13 TAHUN 2006 TANGGAL : 15 Mei 2006 KODE DAN KLASIFIKASI URUSAN |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 - SIPKD
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 21 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pasal 75 ayat (2) tercantum dalam Lampiran A I peraturan menteri ini (2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah |