materi perkawinan dan perceraian pns
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983. TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. |
|
BAB III MEKANISME PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A
Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. Ketentuan berupa keharusan |
|
Documents
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin. Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran. Negara Tahun 1983 Nomor 13 Tambahan |
|
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983
perceraian dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;. |
|
1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Perkawinan
mengenai perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil. hal tersebut mempermudah pendalaman materi yang akan diteliti dapat dirumuskan. |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45
beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin. Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;. Mengingat :. |
|
BAB III PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A
Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun. 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai. Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. |
|
KAJIAN YURIDIS TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI PNS
Adapun pembahasan terhadap rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pengertian pegawai negeri sipil konsep dan pengertian perkawinan |
|
PRINSIP KEADILAN PADA KETENTUAN LARANGAN PNS WANITA
Jul 7 2022 Pengaturan izin perkawinan dan perceraian PNS ................ 43 ... ketidakmampuan materi maupun persoalan lain guna tetap membentengi. |
|
SMK NEGERI 7 BATAM
Materi Prosedural. Mempelajari perceraian pegawai yang terdiri dari : • Kewajiban atasan dalam perkawinan pegawai. • Pembagian gaji akibat perceraian. • PNS |
|
BAB III MEKANISME PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A
Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil 1 Jakarta: memuat pula saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat dalam mengambil |
|
1 BAB I PENDAHULUAN A Latar Belakang Masalah Perkawinan
mengenai perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil hal tersebut terdapat mempermudah pendalaman materi yang akan diteliti, dapat dirumuskan |
|
Peraturan Pemerintah NOMOR 10 Tahun 1983 tentang Izin
Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat |
|
45 Tahun 1990
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan |
|
BAB III PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil “ Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 teori wewenang pemerintah diperoleh melalu 3 cara yaitu atribusi, delegasi |
|
Pp_10_83pdf - SIMPUH
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan |
|
Peraturan Pemerintah – Nomor 45 Tahun 1990 - SIMPUH
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan, atasan yang bersangkutan dapat |
|
DAFTAR ISI
15 1 8 4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Perceraian Atas Kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil |
