pasal 26-36
|
REPUBLIK INDONESIA PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
Pasal 25 untuk dengan undang-undang BAB X NEGARA Pasal 26 (1) orang-orang-orang undang-ga negara 17998696_BUKU UNDANG-UNDANG DASAR NRI TAHUN 1945_T-13_R1 - 14 - (2) ganega-raan ditetapkan dengan undang-undang Pasal 27) k n - n n (2) atas bagi kemanusiaan Pasal 28 berkumpul tulisan undang-undang BAB XI AGAMA Pasal 29 (1) Maha Esa |
|
UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Pasal 27 Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya Tiaptiap w arga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan |
|
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
Pasal 36 Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia BAB XVI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Pasal 37 (1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir (2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir |
|
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945
UNDANG-UNDANG DASAR BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat BAB II MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Pasal 2 |
|
UUD1945PerubahanKeduapdf
Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya Pasal 36C Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan diatur dengan |
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 |
|
SALIN AN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupah |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021
NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan Mengingat: 1 |
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
Mata Uang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. 1945 belum diatur dengan undang-undang tersendiri;. |
|
UU No. 6 Tahun 2011 ttg Keimigrasian.pdf
Untuk melaksanakan Fungsi Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tanggal lahir atau umur |
|
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4. (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh |
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Pasal 20 Pasal 21 |
|
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pasal 4. (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh |
|
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2016
Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pasal 2. Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas: ... 26 – 36. |
|
LAPORAN AKHIR KELOMPOK KERJA ANALISIS DAN EVALUASI
hukum yang melahirkan berbagai peraturan perundang-undangan dan Pasal. 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
|
Buku-Praktikum Pajak.pdf
Adapun pokok bahasan dalam setiap bab yaitu PPh Pasal 21 23 |
|
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
(1) WPPNRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi dalam 11 (sebelas) wilayah pengelolaan perikanan yaitu: 38 716 32 3 26 36 LU 121 21 31 BT. |
|
PERKARA NOMOR 5.PUU-XX.2022 tgl. 17 Januari 2022
17 Jan 2022 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi Pasal 222 (...) 19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16] ... PEMOHON: LIEUS SUNGKHARISMA [26:36]. |
|
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
Nomor 82lPMK 03/2009 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara |
|
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 - (jdih) esdm
pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar 10 (sepuluh persen), kecuali apabila tarif menurut perjanjian |
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Badan Pembinaan
Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) ( 2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), ayat |
|
Administrasi Kependudukan - DPR RI
26, Pasal 28 B ayat (1), Pasal 28 D ayat (4), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 34, Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Presiden |
|
POKOK - POKOK PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 36
5 nov 2020 · Tarif PPh Pasal 26 atas bunga, termasuk diskonto, premium dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang 05/11/2020 3 |
|
Akuntansi Pajak PPh Pasal 26 - Universitas Mercu Buana
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah penerapan dari azas sumber yang dianut telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 |
