permen koperasi no 21 tahun 2015
Menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah republik indonesia
6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Perkoperasian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN |
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/Per/M KUKM/IX/2015 TENTANG PEMERINGKATAN KOPERASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
REGULASI TENTANG PERKOPERASIAN :
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi.
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 21/Per/M.KUKM/IX/2015 Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);. |
Peraturan menteri agraria dan tata ruang/ - kepala badan
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. NOMOR 21 TAHUN 2015. TENTANG. PENDAYAGUNAAN TANAH NEGARA UNTUK PEDAGANG KAKI |
WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2015;. Mengingat : 1. |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Penerapan Prinsip. Mengenali Pemilik Manfaat. Korporasi. Tata Cara. PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 21 TAHUN 2019. |
Republik indonesia peraturan menteri energi dan sumber daya mineral
NOMOR 21 TAHUN 2016. TENTANG usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran. |
Republik indonesia peraturan menteri energi dan sumber daya mineral
NOMOR 21 TAHUN 2016. TENTANG usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ... Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran. |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 21. Pengembangan adalah proses meningkatkan produk ... terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. |
Permendag Nomor 21 Tahun 2021.pdf
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR. 21 TAHUN 2021. TENTANG Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran. |
SALINAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK
NOMOR 21 TAHUN 2015. TENTANG Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 ... menengah dan koperasi di bidang Usaha Sanggar Seni. |
Www.jdih.kemenparekraf.go.id
NOMOR 21 TAHUN 2015. TENTANG Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 ... menengah dan koperasi di bidang Usaha Sanggar Seni. |
Permenkop nomor 21 tahun 2015 tentang pemeringkatan koperasi
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/Per/M KUKM/IX/2015 TENTANG |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Perizinan Kabupaten
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan |
Perwal No 40pdf - Peraturan BPK
Peraturan Menteri Kopeasi Nomor 21/ IX/ M KUKM/ 2015 Tentang Pemeringkatan Koperasi 12 Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 |
Perpres 62 Tahun 2015 Tentang Kementerian Koperasi Dan Usaha
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Pasal 1 (1) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pasal 21, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya |
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
22 août 2017 · MENENGAH NOMOR 21/KEP/M KUKM/XII/2015 TENTANG PENETAPAN Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK 05/2012 tentang Tata |
PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
NOMOR 16 /Per/M KUKM/IX/2015 TENTANG maka Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 21 d transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan |
Regulasi-koperasi-Buku-Permen-2017pdf - dinas koperasi
8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang |
- 0 - PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
19 jan 2018 · Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 21 Simpanan Berjangka adalah Simpanan pada Koperasi |
Iii - DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Koperasi I – 1 Pasal 21 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap |