permenaker no 7 tahun 2016
|
MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTO RAN DI HOTEL DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang |
|
Permenaker_7_2016pdf
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTORAN DI HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA SALINAN MENTERI KETENAGAKERJAAN |
|
ISALINAN I
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTORAN DI HOTEL MENTERIKETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA ISALINAN I Mengingat |
|
Jdih Kemnaker
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan; 1 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No 23 Dari Republik |
|
Jdih Kemnaker
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG (JANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN USAHA RESTORAN DI HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemer |
|
Permenaker_7_2016.pdf
NOMOR 7 TAHUN 2016. MENTERI KETENAGAKERJAAN. REPUBLIK INDONESIA. UANG SERVIS PADA USAHA HOTEL DAN. USAHA RESTORAN DI HOTEL. TENTANG. |
|
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 2 TAHUN 2020. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. NOMOR 07 TAHUN 2016. |
|
Peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat
Jun 14 2022 NOMOR 7 TAHUN 2022. TENTANG ... Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang ... 7. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya. |
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
NOMOR 10 TAHUN 2016. TENTANG Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan ... Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7. |
|
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);. 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2. Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja. |
|
Untitled
NOMOR PM 33 TAHUN 2016. TENTANG Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang Salvage ... 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang. |
|
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 TAHUN 2006
NOMOR 7 TAHUN 2006. TENTANG. STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A. PEMERINTAHAN DAERAH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI DALAM NEGERI. |
|
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3). Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang. Pengupahan perlu menetapkan Peraturan Menteri. |
|
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudi Daya. Ikan |
|
PERMENAKER No. 20 Tahun 2016
NOMOR 20 TAHUN 2016. MENTERI KETENAGAKERJAAN Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 ... 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. |
|
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja - JDIH Kemnaker
NOMOR 6 TAHUN 2016 bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ( 3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, perlu Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja |
|
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI ETIK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA |
|
Permen No 7 Tahun 2016_Sertifikat 1 Lembarpdf - Peraturan BPK
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2016 |
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM DENGAN |
|
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN - JDIH KKP
NOMOR 7/PERMEN-KP/2016 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan |
|
- 1 - PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN - JDIH KKP
Indonesia Nomor 5603); 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja |
|
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
7 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor |
|
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA - JDIH
dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi |
|
Permenkumham No7 Th 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin
28 fév 2020 · Visa Kunjungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44); 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor |
![Permenaker 33 tahun 2015pdf - [PDF Document]](http://upaya-riksa.com/wp-content/uploads/2018/12/Permenaker-No-5-2018-Tentang-Keselamatan-dan-Kesehatan-Kerja-Lingkungan-Kerja.jpg "Permenaker 33 tahun 2015pdf - [PDF Document]")
