permendagri tentang retribusi daerah
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI
daerah dan retribusi daerah; j menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah; k menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; l menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan m |
|
Pengaturan Retribusi
Kemudian Pemerintah daerah kota perhitungan retribusi pada PP 16/2021 luas 100 m2 sebesar Rp A menggunakan rumus luas (100m2) dikali Indeks terintegrasi (misal 0 1) dikali SHST (misal Rp 2 000 000-) dikali Indeks bg terbangun (misal 1) diperoleh hasil Rp 20 000 000- |
Apa yang tidak termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah?
Tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah: a. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, antara lain, pemancangan tiang listrik/ telepon atau penanaman/ pemben-tangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum. b. Jalan/trotoar/jembatan dan aset lainnya yang merupakan fasilitas umum. 2.
Apa yang dimaksud dengan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah?
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang mana dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Apa yang dimaksud dengan retribusi daerah?
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
Apa yang dimaksud dengan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran?
Sesuai dengan Pasal 118 UU No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pengujian dan/atau pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki oleh masyarakat/swasta bukan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah (instansi pemadam kebakaran milik Pemda).
|
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
dan layanan daerah. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rLlang lingkup Peraturan Pemerintah ini. |
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
satu pintu daerah; b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun ... retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2). Paragraf 2. |
|
55TAHUN2016PP.pdf
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Dalam Peraturan Pemerintah ini |
|
Untitled
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun. 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. |
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN. NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah. |
|
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik. SALINAN ... |
|
DASAR HUKUM JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
3. PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. (PDRD). 1. Pajak Daerah. Pajak Provinsi. Pajak Kabupaten/Kota. |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20
Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1. Retribusi adalah Retribusi Daerah menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu menetapkan. |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN. PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN. RETRIBUSI DAERAH. BAB I. KETENTUAN UMUM. |
|
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20 16 - JDIH Kementerian
administrasi pemungutan pajak daerah; b bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut |
|
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini |
|
PERBUP NO 20 TAHUN 2019 TTG SISTEM ONLINE PAJAK
retribusi daerah yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh wajib pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 |
|
4 TAHUN 2018 (PEDOMAN BAGI HASIL PAJAK - jdih kuningan
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DENGAN RAHMAT Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, serta untuk mengoptimalkan |
|
Peraturan-bupati-kabkuningan-no-27-thn-2020-ttng - jdih kuningan
Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
Peraturan Bupati No 2 Tahun 2020 TATA CARA PEMBERIAN DAN
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, |
|
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR - JDIH Katingan
dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049) ; 7 Peraturan Pemerintah |
