pma no 24 tahun 2014 pdf
No1128 2014 KEMENAG Pajak PNBP Nikah Rujuk Di Luar KUA
Di Luar KUA Pengelolaan Pencabutan PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS |
PERATURAN MENTERI AGAMAREPUBLIK INDONESIA NOMOR
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi Kementerian |
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 24 TAHUN 2014. TENTANG. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. ATAS BIAYA NIKAH DAN RUJUK. |
No.928 2014 KEMENAG. Ibadah Haji Reguler. Biaya. Perubahan
NOMOR 16 TAHUN 2014. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 10 TAHUN. 2014 TENTANG PEMBAYARAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI. |
NOMOR i 24 TAHUN 2017
LAMPIRAN. PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 24 TAHUN 2OI7. TENTANG. TATA CARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL. |
Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 24 tahun 2o15
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 52 TAHUN 2014. TENTANG. SYARAT DAN TATA CARA PENGHITUNGAN ZAKAT MAL DAN. ZAKAT FITRAH. |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
No.1772 2014. KEMENAG. Fungsional Umum. Penangkatan. PNS. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 48 TAHUN 2014. TENTANG. |
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Birokrasi Nomor L7 Tahun 20 13 tentang Jabatan Fungsional 24. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi sebagai ... NOMOR : 24 TAHUN 2014. TENTANG. |
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
NOMOR 56 TAHUN 2014. TENTANG Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang ... Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang. |
No.1128 2014 KEMENAG. Pajak. PNBP. Nikah. Rujuk. Di Luar KUA
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 24 TAHUN 2014. TENTANG. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK. ATAS BIAYA NIKAH DAN RUJUK. |
PP Nomor 24 Tahun 2018.pdf
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara. |
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, |
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan |
PP No 24 Tahun 2018
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Pasal 24 (1) Lembaga OSS menerbitkan NIB setelah Pelaku Usaha melakukan b) PMA 2 Izin Mendirikan Bangunan Izin Mendirikan Bangunan Izin Usaha 3 atau Operasional 16 Tanda Daftar Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu |
Permenag Nomor 5 Tahun 2017pdf - Peraturan BPK
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturan BPK
24 Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada www peraturan go id |
Peraturan-Menteri-Agama-Nomor-55-Tahun-2014-Tentang
6 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I |
Unduh
4 déc 2018 · PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2014 TENTANG NILAI DAN KELAS JABATAN STRUKTURAL |
PP Nomor 24 Tahun 2018 - SALINAN
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara |
1 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Pasal 24 Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 |