pmna 9 tahun 1999
Menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional
NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK PENGELOLAAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN |
Menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 6 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan dan Hak |
PERATURAN MENTERI NEGARA
NOMOR 2 TAHUN 1999 TENTANG IZIN LOKASI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal |
Menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional
NOMOR 9 TAHUN 1999. TENTANG. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS. TANAH Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1. |
Menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional
NOMOR 9 TAHUN 1999. TENTANG. TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMBATALAN HAK ATAS. TANAH Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1. |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Pencabutan. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 9 TAHUN 2020. TENTANG. |
Kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional
Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas. Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;. Peraturan Menteri |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
9. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan |
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;. 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata. Cara Pemberian |
PENDAFTARAN PENCEGAHAN DAN PENYELESAIAN ASET
• Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960. • Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 (Psl 51 PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999). Apabila Instansi Pemerintah tidak ... |
Untitled
Nomor 175 Tahun 1999;. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang. Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan. Ketentuan-Ketentuan |
WALIKOTA SURABAYA
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan. Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;. 10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala |
Lampiran 1 Formulir Isian 401 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
7. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun. 1989. 8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan. Nasional Nomor 3 Tahun 1999. 9. |
Menteri negara agraria/kepala badan pertanahan nasional
NOMOR 9 TAHUN 1999. TENTANG perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan ... (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran. |
Lampiran 1
9. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun Nasional Nomor 3 Tahun 1999. 9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN
NOMOR 5 TAHUN 1999. TENTANG. LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN. USAHA TIDAK SEHAT. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. |
PP No. 19 Thn 1999.pdf
Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik;. 9. Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah |
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;. 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata. |
Menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional
NOMOR 9 TAHUN 2020. TENTANG 23 Tahun 2019 tentang. Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agraria dan ... Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1999 tentang. |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
9. UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999. BAB III. PERJANJIAN YANG DILARANG. Bagian Pertama. Oligopoli. Pasal 4. (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian |
MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN
Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata Cara. |
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
10. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata. Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara. |
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 9 TAHUN 2021. TENTANG. SURVEYOR BERLISENSI. |
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan - KPPIP
NOMOR 9 TAHUN 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan |
BPN_9_1999pdf (diunduh : 20 kali) - Peraturan Presiden
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1999 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN |
Lampiran 1
9 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1989; 10 Nasional Nomor 3 Tahun 1999 9 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala |
MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN
Bersama ini disampaikan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Tata |
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG - Badan
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah |
PerMen 9/2015 Tentang Hak Komunal atas Tanah Masyarakat Adat
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang |
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA - DPMPTSP JABAR
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ NOMOR 2 TAHUN 1999 Badan Pertanahan Nasional; 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang |
Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah
Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999, diterbitkan apabila terdapat : 1 Cacat hukum administratif 2 Melaksanakan putusan |
HAK KOMUNAL ATAS TANAH MASYARAKAT HUKUM - Neliti
(Analisi Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2015 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ( yang |
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI AGRARIA - Peraturan BPK
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 7 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata |