undang undang perbankan terbaru 2015
UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik |
REVISI UNDANG-UNDANG PERBANKAN
o Selama ini UU No 7/1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No 10 tahun 1998 mengatur bank konvensional atau bank umum dan bank syariah berikut |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang- |
Apa saja tindak pidana di bidang perbankan?
Tindak Pidana Perizinan (Ps 46 UUP, Ps 59 UUPS)Tindak Pidana Rahasia Bank (Ps 47, Ps 60 UUPS)Tindak Pidana Pembukaan Rahasia Bank (Ps 47A UUP, Ps 61 UUPS)Tindak Pidana Pengawasan Bank (Ps 48 UUP, Ps 62 UUPS)Tindak Pidana Pencatatan Palsu, Suap, Prinsip Kehati-hatian (Ps 49.UUP, Ps 63 UUPS)
Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang apa?
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Undang-undang Perbankan nomor berapa?
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.
Memberikan penjelasan mengenai definisi dan pemahaman yang digunakan di undang-undang ini.
Memberikan pemaparan mengenai asas perbankan yang menggunakan prinsip kehati-hatian.Mengatur tentang tata cara dan persyaratan dalam perizinan usaha bank syariah, serta ketentuan mengenai badan hukumnya.
Anggaran dasar dan ketentuan kepemilikan juga diatur di bab ini.
POJK 4. Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.pdf
NOMOR 4/POJK.03/2015 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ... Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang. |
POJK 4. Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
NOMOR 4/POJK.03/2015 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ... Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang. |
POJK 5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan
NOMOR 5 /POJK.03/2015. TENTANG bentuk modal inti minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat; ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. |
POJK 5. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Perkreditan
NOMOR 5 /POJK.03/2015. TENTANG bentuk modal inti minimum bagi Bank Perkreditan Rakyat; ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. |
Peraturan-ojk-nomor-10-pojk-03-2015-tentang-penerbitan-sertifikat
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang. Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN
Anggaran 2016 termuat dalam Undang-Undang tentang pembiayaan yang berasal dari perbankan dan ... Anggaran 2015 untuk membiayai pelaksanaan lanjutan. |
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/6/PBI/2015 TENTANG
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu. Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67. Tambahan |
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/12/PBI/2015
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank. Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia c. tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan UMKM terhadap. |
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2015 No.70. 2. Undang Nomor 6 Tahun 2009 |
SALINAN-POJK PENYIDIKAN.pdf
NOMOR 22 /POJK.01/2015. TENTANG Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang ... Perbankan Perbankan Syariah |
REVISI UNDANG-UNDANG PERBANKAN
ke sejumlah universitas dan stakeholder lainnya pada tahun 2015 2 o UU Perbankan memandatkan adanya Peraturan Pemerintah untuk pembentukan |
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 - JDIH Kementerian
Anggaran 2016 termuat dalam Undang-Undang tentang Anggaran pembiayaan yang berasal dari perbankan dan bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang memerhatikan perkembangan terkini faktor eksternal dan internal Dari |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN
Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; Undang mengenai perbankan dan Undang-Undang mengenai perbankan selaku pengawas yang mengetahui kondisi terkini aset dan kewajiban Bank serta |
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22 /POJK01
NOMOR 22 /POJK 01/2015 Menimbang : a bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal, Dana |
POJK 10 Penerbitan Sertifikat Deposito oleh Bankpdf
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /POJK 03/2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT DEPOSITO OLEH BANK DENGAN RAHMAT |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Peraturan Presiden
3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: |
PERATURAN BANK INDONESIA - Peraturan BPK
Keuangan tentang Prinsip Kehati-hatian Bagi Bank Umum Yang Undang Nomor 9 Tahun 2015; kondisi terkini Perusahaan Penyedia Jasa Dalam hal |
K11-12-b3a50880de45bbc1e9b14122c7392f2bpdf - DPR RI
informasi terkini sebagi bahan masukan bagi anggota Panja RUU Perbankan dalam Prioritas Tahun 2015, Komisi XI DPR RI akan mengajukan RUU Usul tidak hanya UU Perbankan dan Bank Indonesia saja, ada UU lain yang akan |
Indonesia PERATURAN BANK INDONESIA - APBI-ICMA
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 17/3/PBI/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK |
KUMPULAN PERATURAN KREDIT USAHA RAKYAT 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PMK 05/ Presiden Nomor 14 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah Penyalur KUR adalah bank atau lembaga keuangan bukan bank yang |