undang-undang republik indonesia no 13 tahun 203 tentang ketenagakerjaan.
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta |
UU Ketenagakerjaan |
Rancangan undang-undang republik indonesia nomor tahun
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik |
UU13-2003Ketenagakerjaanpdf
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia Menimbang : a |
183 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung ekosistem investasi Undang- |
Apa saja hak hak karyawan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan?
Hak Karyawan yang Wajib Diketahui
1Hak memperoleh upah. 22.
Hak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. 33.
Hak mendapatkan pelatihan kerja. 44.
Hak penempatan tenaga kerja.
5) Hak memiliki waktu kerja yang manusiawi. 66.
Hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 77.
Hak atas jaminan sosial. 88.
Hak kebebasan berserikat.Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan
UU apa saja tentang Ketenagakerjaan?
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Uu 25-1997 Tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Penetapan Perpu 3-2000 Tentang Perubahan Uu 11-1998 Tentang Perubahan Berlakunya Uu 25-1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Uu.
UU Cipta kerja tentang Ketenagakerjaan pasal berapa?
PP 35/2021,” ujarnya.
Haiyani menegaskan, pemerintah melalui Pasal 81 angka 12 Pasal 56 ayat (.
4) UU Cipta Kerja telah jelas mengatur bahwa ketentuan lebih laniut mengenai PKWT berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dalam peraturan pemerintah.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. BAB IV. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN. INFORMASI KETENAGAKERJAAN. |
Undang-undang republik indonesia no.13 tahun 2003 tentang
Pasal 6. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. BAB IV. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI |
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN
KETIGA Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun ... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);. |
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja. Nomor KEP. 203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di ... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
embaga kerja sama tripartit; e. peraturan perusahaan; f. perjanjian kerja bersama; g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan h. lembaga penyelesaian |
MENTERIP RHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KETIGA Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun ... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);. |
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KETIGA Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun ... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);. |
MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN
Jabatan Kerja Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Barang- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun ... Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);. |
UU No. 3 Thn 2020.pdf
mengangkut dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara. 13d. Izin SK No 036363 A ... Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |
183 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
mampu menyerap tenaga kerja a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ... 203. Biro Hukum Sekretariat Jenderal. Kementerian Ketenagakerjaan. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO13 TAHUN 2003
Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN |
Analisis dan Evaluasi TERKAIT PERATURAN PERUNDANG
berusaha di Indonesia, dan untuk mencapai agenda tersebut, pemerintah telah melakukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan |
Analisis dan Evaluasi DALAM RANGKA PENINGKATAN DAYA
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-03 HN 01 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan |
DAFTAR PUSTAKA
Damanik, Sehat, 2006, Outsourcing Perjanjian Kerja menurut UU No 13 Manulang, Sedjun H , 2005, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Cet Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang |
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM KETENAGAKERJAAN TENAGA
Hukum perburuhan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 203 tentang ketenagakerjaan 9 Soedarjadi, 2008, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Yustisia, |