tarif maksimum pajak hiburan
|
Perbub Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pajak Hiburan
tariff Pajak Hiburan ditetapkan sebesar 256 ( dua puluh lima persen ) Khusus Hiburan kesenian rakyat/ tradisional yang penyelenggaraannya dipungut bayaran |
|
Pengaruh besarnya tarif pajak hiburan
Ada pengaruh antara besarnya tarif pajak hiburan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak hiburan Kota Semarang maksimal skor 100 5 5 X = |
|
WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT LEMBARAN
(1) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut: a tontonan film sebesar 10 (sepuluh persen); b pagelaran kesenian musik tari dan/atau busana sebesar |
|
BAB I PENDAHULUAN
Kedua tarif maksimal 10 (sepuluh persen) khusus untuk hiburan kesenian rakyat dan tradisional Ketiga bertarif maksimal 75 (tujuh puluh lima persen) yakni |
|
Pro Kontra Tarif Pajak Hiburab (IS Kom XI Jan 2 2024)
2 jan 2024 · Tarif pajak hiburan ditetapkan 40 sampai 75 sebelumnya hanya maksimal 35 Bulan Januari 2024 aturan tersebut mulai diberlakukan karena |
|
ISALlNAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
penyesuaian tarif Pajak Hiburan sepanjang tidak melampaui batasan maksimal tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 |
Apa yang menjadi dasar pengenaan pajak hiburan?
Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma diberikan kepada penerima jasa Hiburan.Berapa tarif pajak hiburan?
Tarif Pajak Hiburan
Untuk tontonan film dan pameran/expo, ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen); Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); Untuk kegiatan olah raga balap motor dan pagelaran musik ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);Tarif Pajak Hotel
Untuk jenis Losmen, Gubuk Wisata, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan, dan Rumah Penginapan ditetapkan sebesar 5% (lima persen); Untuk jenis Rumah Kos diatas 10 Kamar ditetapkan sebesar 4% (empat persen).
Bagaimana sistem pemungutan pajak hiburan?
Pajak Hiburan dipungut dengan Sistem Self Assessment yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang seharusnya dibayar kepada Pemerintah Daerah.
|
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 1
wajib pajak dan tarif pajak serta menambahkan Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan ... (3) Tarif Pajak Restoran berdasarkan tarif maksimum. |
|
UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. 25. Hiburan adalah semua jenis Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum. |
|
PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009. Selain itu 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. |
|
DASAR HUKUM JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Pajak Hiburan; ... Daerah (Perda) namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah. |
|
PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG
%20Pajak%20Restoran |
|
PUTUSAN Nomor 30/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN
pusat kebugaran (fitness center) adalah Pajak Hiburan yang juga telah ditetapkan batas maksimum atas tarif pajak yang boleh dipungut oleh pemerintah daerah. |
|
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2019
adalah batasan maksimal NJOP bangunan yang tidak kena pajak. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut : a. tontonan film :. |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 2
Menimbang : a. bahwa Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang. |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 01
Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. (1) Tarif Pajak Hiburan untuk pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan. |
|
Untitled
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam. Undang-Undang. |
|
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Bappenda Provinsi NTB
Pajak Hiburan; 4 Pajak Reklame; 5 Pajak Penerangan Jalan; 6 Pajak Daerah (Perda), namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah |
|
PEMERINTAH KOTA SURABAYA - JDIH Kota Surabaya
Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan, Peraturan mengalikan tarif pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dengan adalah tarif maksimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota |
|
ISALlNAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI - DPRD DKI Jakarta
Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan; b bahwa tarif Pajak Hiburan untuk jenis hiburan seperti diskotik, karaoke, klab malam maksimal tarif Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 |
|
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan 25 Hiburan Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis |
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA - Peraturan BPK
Menimbang : a bahwa Pajak Hiburan merupakan sumber pendapatan daerah tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang |
|
PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Selain itu, 3) Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35 |
|
EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PAJAK HIBURAN PADA - Neliti
pajak hiburan dikelompok menjadi enam bagian sebagai berikut: Pertama, tarif maksimal 35 persen, antara lain Diskotik, karoke, klab malam, bar Kedua, tariff |
|
8 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS 21 Kajian
Pajak Hiburan dengan tarif maksimum 35 , c Pajak Pajak Reklame dengan tarif maksimum 25 , e Pajak Penerangan Jalan dengan tarif maksimum 10 , |
|
UNIVERSITAS INDONESIA ANALISIS PENETAPAN TARIF PAJAK
maksimal bagi Pendapatan Asli Daerah Dengan menaikkan tarif pajak hiburan atas tempat karaoke, pemerintah berharap dapat meningkatkan Pendapatan |
![Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi - [PDF Document]](https://image.slidesharecdn.com/2011420028-achaddeh-160721073325/95/analisis-kontribusi-pajak-hotel-pajak-restoran-pajak-hiburan-pajak-reklame-dan-pajak-parkir-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-pada-suku-dinas-pelayanan-pajak-jakarta-timur-periode-20102014-8-638.jpg?cb\u003d1469092906 "Laporan Hasil Kegiatan Sosialisasi - [PDF Document]")
