undang undang agraria tentang kepemilikan tanah
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN
HAK MILIK ATAS TANAH UMUM 1 Pasal 21 Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No 5 tahun 1960; Lembaran-Negara 1960 No 104) menentukan bahwa hanya warga-negara Indonesia yang berkewarganegaraan tunggal saja yang pada azasnya dapat mempunyai hak milik atas tanah Mengenai badan-badan hukum ditentukan pada ayat 2 bahwa oleh Pemerintah akan |
|
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH |
|
UNDANG-UNDANG No 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK
Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian bahwa untuk mencapai apa yang ditentukan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar tidak perlu dan tidaklah pula pada tempatnya bahwa bangsa Indonesia ataupun Negara bertindak sebagai pemilik tanah |
Apa yang diperbolehkan untuk pemecahan tanah ulayat masyarakat?
Terhadap bidang tanah ulayat masyarakat hukum adat dilarang dilakukan pemecahan atas nama perorangan kecuali diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan fungsi sosial/kepentingan publik.
Bagaimana cara menjamin kepastian hukum tanah?
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan - ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Bagaimana pengecualian penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya?
Tetapi pengecualian-pengecualian itu perlu diatur di dalam peraturan perundangan (Bandingkan penjelasan pasal 7). Penggunaan tanah milik oleh bukan pemiliknya masih dimungkinkan oleh pasal 24, tetapi dibatasi dan akan diatur. Pasal ini memuat prinsip perlindungan kepada golongan yang ekonomis lemah terhadap yang kuat.
Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Pokok Agraria?
Undang-Undang Pokok Agraria bermaksud menghilangkan dualisme itu dan secara sadar hendak mengadakan kesatuan hukum, sesuai dengan keinginan rakyat sebagai bangsa yang satu dan sesuai pula dengan kepentingan perekonomian. Dengan sendirinya hukum agraria baru itu harus sesuai dengan kesa- daran hukum dari pada rakyat banyak.
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38
Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang No. Badan-badan hukum yang disebut dibawah ini dapat mempunyai hak milik atas tanah. |
|
Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang : Peraturan Dasar
1960 yang mewajibkan Negara untuk mengatur pemilikan tanah dan Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. PERTAMA. |
|
15 HAK-HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM
hukum agraria dan hukum tanah itu sendiri Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang- ... Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia. |
|
UNDANG-UNDANG No. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
b. bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun untuk mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya hingga semua. |
|
PP Nomor 18 Tahun 2021.pdf
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja perlu menetapkan Peraturan. Pemerintah tentang Hak Pengelolaan |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224
Undang-undang Pokok Agraria (Undang-undang Nomor 5 tahun 1960; Lembaran-Negara pemilikan tanah pertanian sampai seluas 2/5 dari luas maksimum yang ... |
|
Land reform melalui penetapan luas tanah pertanian (kajian yuridis
06?/06?/2013 Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. (UUPA) menggantikan hukum tanah produk pemerintah kolonial Hindia. |
|
REFORMA AGRARIA MELALUI PERPRES NOMOR 86 TAHUN
01?/10?/2018 IX/MPR/2001 dan Undang-Undang Pokok. Agraria. ... menata kembali penguasaan pemilikan |
|
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
(1) Pembuktian hak dilakukan berdasarkan alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak. |
|
1 Peralihan Kepemilikan Tanah Pertanian Beda Domisili (Absentee
27?/02?/2021 Filosofi kepemilikan tanah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang. Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah bahwa tanah milik ... |
|
HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH KOSONG (Komparasi Undang
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep membuka atau menggarap tanah kosong dalam Undang-Undang Pokok Agraria memiliki konsep yang sama |
|
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38
hak milik atas tanah, sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang- undang No 5 tahun 1960 Lembaran-Negara tahun 1960 No |
|
1VOLUME 3 NO 1 JURNAL ILMU HUKUM STATUS KEPEMILIKAN
Pokok Agraria? 2 Bagaimanakah status kepemilikan tanah hasil konversi hak barat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang |
|
PEMBATASAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN HAK ATAS TANAH
Oleh karena Undang-Undang Pokok Agraria memiliki tujuan pokok yaitu: a Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional, yang akan |
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 5 Tahun 1960
tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi Pasal 5 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, |
|
UNDANG-UNDANG No 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
di atas perlu adanya hukum agraria nasional, yang berdasarkan atas hukum adat tentang tanah, yang sederhana dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh |
![UU no 4 tahun 1996 (hak tanggungan) - [PDF Document]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/27/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960.pdf/page25-1024px-UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960.pdf.jpg "UU no 4 tahun 1996 (hak tanggungan) - [PDF Document]")
