undang undang agraria terbaru pdf
UNDANG-UNDANG No 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK
UNDANG-UNDANG No 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa di dalam Negara Republik Indonesia yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk per-ekonomiannya terutama masih bercorak agraris bumi air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai |
JDIH
JDIH - Sekretariat Kabinet RI |
Mengapa perlu adanya hukum agraria baru yang nasional?
karena bagi rakyat asli hukum agraria penjajahan itu tidak menjamin kepastian hukum.. Berhubung dengan itu maka perlu adanya hukum agraria baru yang Nasional, yang akan mengganti hukum yang berlaku sekarang ini, yang tidak lagi bersifat dualisme, yang sederhana dan yang menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
Apa tujuan Undang-Undang Pokok Agraria?
I. Tujuan Undang-Undang Pokok Agraria. Di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.
Apa yang dimaksud dengan hukum agraria?
Hukum agraria yang baru itu harus memberi kemungkinan akan tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa sebagai yang dimaksudkan di atas dan harus sesuai pula dengan kepentingan rakyat dan Negara serta memenuhi keperluannya menurut permintaan zaman dalam segala soal agraria.
Kapan Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang mulai berlaku?
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021.
UNDANG-UNDANG No 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
b bahwa hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk undang-undang yang |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No 5 Tahun 1960
tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan- peraturan hukum lain yang lebih tinggi Pasal 5 Hukum agraria yang berlaku atas bumi, |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN
Pasal 14, dan 53 Undang-undang Pokok Agraria (Undang- undang No 5 tahun 1960; Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No 38 Prp tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No 120) ditambah dengan dua ayat baru, yang menjadi ayat (2) |
Undang-Undang No 2 Tahun 2012 - (jdih) esdm
membentuk Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik baru berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini BAB VIII KETENTUAN |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38
hak milik atas tanah, sebagai yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pokok Agraria (Undang- undang No 5 tahun 1960 Lembaran-Negara tahun 1960 No |
PP 11 Tahun 2010 TANAH TERLANTAR - LKBH
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, hak atas tanah hapus antara lain c bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan yang baru berdasar perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960
(4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk berdasarkan perjanjian bagi-hasil itu beralih kepada pemilik baru (3) Jika |
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - JDIHN
tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan khususnya untuk melaksanakan program Jawatan Perkebunan, wakil P P N Baru setempat serta wakil |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - KPPIP
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria 4 yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat |
PP 18/2021 - JDIH Setkab
Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja, perlu urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang 18 |