undang undang ketenagakerjaan 2015

PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG

32 Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan 33 Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan BAB II LANDASAN ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara

PDF

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG CIPTA KERJA

dalam mendukung ekosistem investasi Undang-Undang ini mengubah menghapus atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam: a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); b

PDF

SALINAN

Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S; 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2OO3 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Apakah peraturan pelaksanaan Ketenagakerjaan tetap berlaku?
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang undang ini. 5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
Apa yang dimaksud dengan Ketenagakerjaan?
MenetapkanUNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. : Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
Kapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan mulai berlaku?
BN.2015/No.1533, jdih.kemnaker.go.id : 4 hlm. KETENAGAKERJAAN - JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015.

PDF	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengupahan perlu menetapkan. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah. Minimum;. : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang.

PDF	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Pembentukan. 5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8. Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan. Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah

PDF	PERMENAKER No. 20 Tahun 2016 Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Sanksi. Administratif Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;. Undang-Undang Nomor 3 Tahun

PDF	PERATURAN MENAKER NO 35 TAHUN 2015 Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata. Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;. : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang.

PDF	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-.

PDF	PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun ... BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 123 ...

PDF	Permenaker_5_2021.pdf Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26. Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang.

PDF	NOMOR : 48 TAHUN 2015 b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23. Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan yang.

PDF	Untitled NOMOR 12 TAHUN 2015 q dan Pasal 3 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 1 ... kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan.

PDF	SALINAN NOMOR 55 TAHUN 2015. TENTANG tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; ... Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem.

Share on Facebook Share on Whatsapp

Choose PDF

More..

PDF	PP Nomor 78 Tahun 2015pdf - JDIH Kemnaker Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan

PDF	Permenaker No27 Tahun 2015 Tentang Waktu - JDIH Kemnaker 6 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang- Undang, Rancangan

PDF	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - BPJS 1 juil 2015 · NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN dan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara

PDF	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 44 tahun 2015 - BPJS 19 jan 2016 · Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

PDF	Peraturan-Menteri-Ketenagakerjaan-No-33-Tahun-2015_Epdf Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja; Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

PDF	PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Pasal 2, Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan

PDF	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 - JDIH Kementerian NOMOR 55 TAHUN 2015 TENTANG tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

PDF	Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang - Gadjian Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan

PDF	PERATURAN MENAKER NO 35 TAHUN 2015 - Dinas Tenaga Kerja Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; b Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang

PDF	Analisis dan Evaluasi TERKAIT PERATURAN PERUNDANG Undang Ketenagakerjaan tersebut sudah beberapa kali di judicial review oleh 183 10 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan