undang undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2013
NATLEX database ISN 64764 2004 STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC
Manpower information (informasi ketenagakerjaan) shall refer to a group a set or series and an analysis of data in the form of processed numbers texts and documents that have specific meanings values and messages concerning labour 9 Job training (pelatihan kerja) shall refer to the whole activities of providing [workers or potential |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1 Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja 2 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1 Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum selama dan sesudah masa kerja 2 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan |
UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 |
UU13-2003Ketenagakerjaanpdf
13 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); 14 Undang-undang |
Apa isi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
(.
1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.Apakah yang dimaksud dengan ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No 13 tahun 2013?
Definisi Ketenagakerjaan
Menurut Pasal 1 ayat (.
1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.Apa saja hak hak tenaga kerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?
Hak Karyawan yang Wajib Diketahui
1Hak memperoleh upah. 22.
Hak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama. 33.
Hak mendapatkan pelatihan kerja. 44.
Hak penempatan tenaga kerja.
5) Hak memiliki waktu kerja yang manusiawi. 66.
Hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 77.
Hak atas jaminan sosial. 88.
Hak kebebasan berserikat.Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dulunya diatur melalui Pasal 158 ayat (.
1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang kemudian diubah dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020.
Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang
Pasal 6. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. BAB IV. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN. INFORMASI |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3702);. 14. Undang-undang |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
embaga kerja sama tripartit; e. peraturan perusahaan; f. perjanjian kerja bersama; g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan h. lembaga penyelesaian |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan (Lembaran NOMOR 13 TAHUN 2013. TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KESEHATAN. KERJA DAN ... |
BUPATI KATINGAN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan. Sanksi Administratif Kepada dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang. Perubahan Kedua Atas Undang ... |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional. Pembimbing Kesehatan Kerja ... |
Putusan MK
31 Des 2018 Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berbunyi "Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ... |
Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri. Tenaga Kerja Pasal 76. Selain itu pengaturannya diatur juga dalam |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. BAB IV. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN. INFORMASI KETENAGAKERJAAN. |
Undang-undang republik indonesia no.13 tahun 2003 tentang
e. bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak 13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan ... |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 13 TAHUN 2003. TENTANG. KETENAGAKERJAAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. |
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia No. 4279). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 13 TAHUN 2003. TENTANG. KETENAGAKERJAAN. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
Pasal 6. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. BAB IV. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN. INFORMASI |
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
13 Des 2013 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang. Ketenagakerjaan ... AMIR SYAMSUDIN. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1463 ... |
ANOTASI
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Nomor 67/PUU-XI/2013 . ... 13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang. |
PUTUSAN Nomor 67/PUU-XI/2013 DEMI KEADILAN
11 Sep 2014 16. Bahwa bilamana Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun. 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap diberlakukan tanpa adanya penafsiran yang ... |
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia
30 Des 2013 NOMOR 12 TAHUN 2013. TENTANG ... b. bahwa tata cara penggunaan tenaga kerja asing ... 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. |
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun ... 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO13 TAHUN 2003
Pasal 6 Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha BAB IV PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN |
HAK PEKERJA YANG SUDAH BEKERJA NAMUN BELUM - Neliti
Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol 2 No 1 (2013) 1 undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat |
KAJIAN YURIDIS PASAL 93 AYAT (2) HURUF f UNDANG - Neliti
PENDAHULUAN Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu sumber hukum formal dalam perburuhan Dalam pasal |
UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Memahami Pasal 167
UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Memahami Pasal 167: Dalam Kaitannya Dengan Program Pensiun Setelah melalui perjalanan panjang yang |
LAPORAN AKHIR ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM DALAM
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 47 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 |
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Sukardi , Penerapan Perjanjian Kerja Bagi Karyawan Menurut UU No 13 Tahun 2013 Di Home pekerja merupakan tenaga kerja yang bekerja di dalam |