undang undang ketenagakerjaan terbaru 2014
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PUBLIKDONESIA
3 Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4 Undang -Undang Nomor 2 Tah un 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG CIPTA KERJA
permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang- Undang secara komprehensif; f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b huruf c huruf d dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja; Mengingat : 1 Pasal 4 Pasal 5 ayat (1) Pasal 18 Pasal 18A Pasal 188 Pasal 20 Pasal 22D ayat |
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
Mengingat : 1 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang |
Mengapa Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu dicabut dan/atau ditarik kembali?
Bahwa beberapa undang-undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali.
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. BAB IV. PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN. INFORMASI KETENAGAKERJAAN. |
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
harmonisasi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ... Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang. |
Untitled
Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun. 2014 ... Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang. |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74
b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun mulai 1 Januari 2014 telah beroperasi Badan ... Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;. |
Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai |
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
NOMOR 3 TAHUN 2014. TENTANG d. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang ... (1) Tenaga kerja Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal. |
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Berkaitan dengan hal tersebut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur bahwa pelayanan yang terkait dengan penanaman modal |
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
Ketenagakerjaan tentang Penyelenggaraan Penilaian. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan. Kerja;. Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun |
Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi
AMIR SYAMSUDIN. BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 211 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;. |
Undang-Undang Ketenagakerjaan
ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada |
Undang-undang tentang Ketenagakerjaan - ILO
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia tahun 1945; |
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN - JDIH Kemnaker
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG Menimbang : a bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang |
UU No 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI
h bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur |
Analisis dan Evaluasi TERKAIT PERATURAN PERUNDANG
2014 14 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 |
UU No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan keimigrasian |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72
NOMOR 72 TAHUN 2014 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING SERTA PELAKSANAAN Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, |
Ketenagakerjaan - Pemerintah Aceh
NOMOR 7 TAHUN 2014 b bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Aceh tenaga kerja Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; |
Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan |
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Uji Materi UU
KONSTITUSI Terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan Permenaker No 28 tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan pengesaahan Peraturan |