undang undang koperasi terbaru 2017
Apa saja dasar hukum koperasi?
Paling tidak ada 10 dasar hukum koperasi adalah sebagai berikut: UU Nomor 25 Tahun 1992: Perkoperasian. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994: Pembubaran koperasi oleh pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994: Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
Apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang status badan hukum koperasi?
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.
Apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Koperasi?
Implementasi Undang-Undang ini secara konsekuen dan konsisten akan menjadikan Koperasi Indonesia semakin dipercaya, sehat, kuat, mandiri, dan tangguh serta bermanfaat bagi Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012.
Untitled
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran ... Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2/per/m/kukm/II/2017;. |
Peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia. Tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga ... Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 257);. |
Menimbang: a. bahwa Koperasi dan Usaha Kecil memiliki peran dan
NOMOR 13 TAHUN 2017. TENTANG Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil; ... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. |
Draft RUU Perkoperasian
Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang. Perkoperasian perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi. |
PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2017. TENTANG Menimbang : bahwa dalam rangka memberdayaan koperasi dan usaha ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga. |
Untitled
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan. Negara Republik Indonesia Nomor 3502);. 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan. Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang. |
Permentan Nomor 32 Tahun 2017.pdf
Koperasi adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang peternakan sebagaimana dimaksud dalam. Undang-Undang Perkoperasian. www.peraturan.go.id. Page 6. 2017 |
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2017 tentang. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil;. Mengingat. : a. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara. |
BUPATI BIMA
Bergulir untuk. Pengembangan Usaha Koperasi di Kabupaten Bima Tahun. Anggaran 2017;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN
MEMUTUSKAN: 1 / 56 Page 2 www hukumonline com Menetapkan: UNDANG- UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 |
17 Tahun 2012
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang- Undang ini yang |
- 0 - PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
19 jan 2018 · Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Nomor 02/ PER/M KUKM/II/2017 tentang Perubahan atas Peraturan |
PERDA NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG PERKOPERASIANpdf
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2/per/m/kukm/II/2017; 11 Peraturan |
Regulasi-koperasi-Buku-Permen-2017pdf - dinas koperasi
2 ~ Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116; Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 2 Undang-Undang |
55 TAHUN 2017 (PENGUATAN LELEMBAGAAN KOPERASI)0001pdf
Pasal 19 Materi perubahan anggaran dasar koperasi tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang tentang Perkoperasian dan peraturan pelaksananya |
FORMAT BARU KOPERASI DALAM OMNIBUS LAW UNDANG
asas tersebut adalah dengan memberikan format baru Perkoperasian mendirikan Koperasi Sedangkan Koperasi Sekunder baik di dalam Undang- Undang |
Uu no 25 tahun 1992 ttg PERKOPERASIAN - BIRO SDM POLDA
perkoperasian dalam suatu Undang-undang sebagai pengganti Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian; Mengingat: |
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Perizinan Kabupaten
Pencabutan PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Negara Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 2017); 10 Peraturan |