uu koperasi yang berlaku sekarang
RUU PERKOPERASIAN: PEMBARUAN KOPERASI INDONESIA
7 juil 2023 · bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai dasar pengembangan koperasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum |
Draft RUU Perkoperasian
MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1 Koperasi adalah |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini maka Undang-undang. Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23 |
Draft RUU Perkoperasian
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan. Menteri. |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020/Bab V
21 juin 2021 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara ... paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN
(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya. Pasal 50. Dalam pemberitahuan |
PP Nomor 7 Tahun 2021.pdf
dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang ... dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Koperasi. |
ANOTASI
serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60
Pemerintah menyadari bahwa Undang-undang Koperasi yang berlaku sekarang perlu disempurnakan namun perkembangan masyarakat pada umumnya dan Gerakan Koperasi |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN
Pasal 39. Koperasi yang didirikan menurut ketentuan Undang-undang ini adalah badan hukum dan tunduk kepada Perundang-undangan yang berlaku sepanjang |
Publikasi ilmiah dampak terhadap putusan mahkamah konstitusi
koperasi berlaku kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkembangan zaman di era global seperti sekarang ini. Kemudian dari. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
(2) Ketentuan ayat (1) pasal ini tidak berlaku bagi Badan Pemerintah dan Badan-badan. Keilmiahan. BAB XIII. PEMBUBARAN KOPERASI. BAGIAN 15. Cara pembubaran |
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun - ANOTASI
mengikat, dan menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian berlaku untuk sementara waktu sampai dengan membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat Namun |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - Perundangan Pertanian
Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan pembubaran Koperasi belum berlaku baginya |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
(4) Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi (5) Kedua buah akta pendirian tersebut dalam ayat (1) pasal ini |
FORMAT BARU KOPERASI DALAM OMNIBUS LAW UNDANG
Tampaknya, Koperasi di Indonesia sedang mencari format idealnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja adalah kebijakan strategis “Cipta Kerja” yang |
Undang-Undang - Badan Pembinaan Hukum Nasional
(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor, maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya Pasal 50 Dalam |
Draft RUU Perkoperasian
membentuk Undang-Undang tentang Perkoperasian; Mengingat : Pasal 5 ayat Pasal 20 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri membanggakan ditandai dengan jumlah Koperasi di Indonesia yang meningkat pesat |
Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1967pdf
(4) Tanggal pendaftaran akta pendirian berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi (5) Kedua buah akta pendirian tersebut dalam ayat (1) pasal ini |
POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA - Neliti
Kata Kunci : Politik Hukum, Pengujian Undang-Undang, Koperasi yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan |
UU Nomor 14 Tahun 1965pdf - Peraturan BPK
Menetapkan : Undang-undang tentang Perkoperasian BAB I Berdasarkan ketentuan per-Undang-undangan yang berlaku sekarang ini sesuatu badan |