uu pajak daerah dan retribusi daerah terbaru
|
Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022pdf
5 jan 2022 · Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Penyempurnaan |
|
DASAR HUKUM JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
Undang (UU) DASAR HUKUM 1 UU No 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU No 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2 PP No |
|
PP Nomor 10 Tahun 2021pdf
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DAN LAYANAN DAERAH I UMUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2o2o tentang cipta Kerja |
|
UU 28-09
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang |
|
Pp-no-35-tahun-2023pdf
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BABI SK No 145795 A Page 2 PRE S IDE N REPUBLIK INDONESIA -2- BAB I |
|
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU No 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Perpajakan Edisi Terbaru Yogyakarta: Andi Offset |
Apa dasar hukum yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah?
Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak,Apakah pajak daerah dan retribusi daerah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009?
Penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
|
UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI. DAERAH. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah |
|
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun. 2o2o tentang cipta Kerja perlu menetapkan peraturan. Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi |
|
DASAR HUKUM JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
amanat Undang-Undang Dasar 1945 setiap pungutan yang membebani 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;. 2. PP No. |
|
Draft RUU Perubahan UU PDRD Per 28 November 2020
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28. Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Daerah;. Mengingat: 1. Pasal 18 Pasal 18A |
|
POKOK PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN
Nov 5 2020 UNDANG – UNDANG NOMOR 28. TAHUN 2009 TENTANG PAJAK. DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. (UU PDRD). DALAM OMNIBUS LAW. UU NO. 11 TAHUN 2020 TENTANG. |
|
Pajak Daerah & Retribusi Daerah Dalam RUU HKPD
Dec 13 2021 9 Terminologi existing mengacu pada UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku saat ini ... |
|
PENJELASAN UU 28 Tahun 2009
Dengan demikian pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada. Undang-Undang. Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi |
|
ANALISIS DAN EVALUASI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
BAB II PENGAWASAN PERDA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI. DAERAH SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009. 16. A. Pengawasan Perda PDRD sebelum UU Nomor 28 Tahun |
|
55TAHUN2016PP.pdf
Retribusi. Daerah perlu menetapkan. Peraturan. Pemerintah tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara. Pemungutan Pajak Daerah;. 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang |
|
BUPATI LUMAJANG PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN
pada huruf a maka perlu menetapkan Bagi Hasil Pajak. Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Desa dengan Peraturan. Bupati;. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor. |
|
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu baru, atau NJOP pengganti 41 |
|
ANALISIS DAN EVALUASI TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI
UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, satu dan lain hal agar tujuan kebijakan PDRD adalah untuk kesejahteraan rakyat bukan |
|
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah - Bappenda Provinsi NTB
amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2 PP No Hiburan Di samping itu juga dilakukan penambahan jenis pajak baru, pajak |
|
PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
Selain itu, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 juga telah ditetapkan tarif minimum untuk objek pajak yang mudah bergerak, seperti kendaraan bermotor Dengan |
|
SALINAN - Peraturan BPK
SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan |
|
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH
5 nov 2020 · Pasal 144 UU PDRD → Objek Retribusi Izin Gangguan (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 |
|
IMPLIKASI BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 - Neliti
daerah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menimbulkan implikasi terhadap keberlakuan |
|
TAHUN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam RETRIBUSI DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN Retribusi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak b mengatur skema kebijakan baru terkait penyesuaian tarif Pajak dan tarif Retribusi |
