uu perbankan terbaru 2013
REVISI UNDANG-UNDANG PERBANKAN
Pasal 13 mengatur penambahan pengaturan mengenai larangan bank umum untuk melakukan jual beli saham melakukan usaha perasuransian melakukan penyertaan modal |
UU 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Bank adalah bank sebagaimana dimaksud dalam undang undang mengenai perbankan clan undang-undang mengenai perbankan syariah |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN
(2) Sejak tanggal 31 Desember 2013 fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank |
UU no 1 th 2013 ttg Lembaga Keuangan Mikropdf
Perkembangan dan kemajuan pada sektor keuangan baik bank maupun lembaga keuangan bukan bank perlu dipertahankan Dalam aspek kelembagaan organisasi regulasi |
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2013 No 12 14 BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 39 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku Bank Desa Lumbung Desa Bank Pasar Bank Pegawai |
UU-RI-04-2023pdf
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor L2 Tambahan Lembaran Negara Republik |
22854-ID-urgensi-perubahan-undang-undang-di-bidang-perbankan
Lembaga Otoritas Jasa Keungan (OJK) telah didirikan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013 dengan tugas untuk |
UU No 21 Tahun 2011 Tentang apa?
undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentang-otoritas-jasa-keuangan.
UU No 23 Tahun 2013 Tentang apa?
UU No. 23 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014.
UU No 4 Tahun 2023 Tentang apa?
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Sumber Hukum Perbankan
Sumber Hukum Perbankan
Undang-undang No.23 Undang-undang No.
3) Tentang Bank Indonesia.Undang-Undang No.24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa dan sistem Nilai Tukar.KUHPerdata (B.W) Buku II dan Buku Ke III 13.KUH Dagang (W.V.K) Khususnya Buku I tentang Surat-surat berharga.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN
PERBANKAN. Pasal I. Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun. 1992 tentang Perbankan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah |
REVISI UNDANG-UNDANG PERBANKAN
o UU Perbankan memandatkan adanya Peraturan Pemerintah untuk pembentukan 2013 yang memasukkan persyaratan dilakukannya FPIC (Free Prior Informed ... |
UU 21 Tahun 2008
Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan |
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/16/PBI/2013
31 déc. 2013 Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 4. Bank Devisa adalah Bank yang ... |
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/7/PBI/2013 TENTANG Menimbang : a. bahwa kecukupan likuiditas perbankan perlu dijaga ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 17 TAHUN 2013. TENTANG. ORGANISASI KEMASYARAKATAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. |
Peraturan bank indonesia nomor 15/13/pbi/2013 tentang perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Syariah. 2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah. |
Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap Urgensi
26 août 2019 terkini; kebijakan & prosedur perlindungan data yang komprehensif; ... tersebut tertuang dalam Pasal 40 UU Perbankan dan Pasal 41 UU No. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. |
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK
e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang (4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan dan dunia. |
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Badan Pembinaan
PERBANKAN Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai berikut: 1 Ketentuan Pasal 1 |
REVISI UNDANG-UNDANG PERBANKAN
o UU Perbankan memandatkan adanya Peraturan Pemerintah untuk 2013, yang memasukkan persyaratan dilakukannya FPIC (Free Prior Informed Consent ) |
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 15/1/PBI/2013 - OJK
18 fév 2013 · dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan terkini; b data mengenai Informasi Perkreditan atas nama Debitur atau |
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/3/PBI/2013 - OJK
14 jui 2013 · Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perbankan 2 Laporan Tahunan adalah laporan lengkap |
PDF 5 - Neliti
URGENSI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DI BIDANG PERBANKAN No 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai tahun 1 Januari 2013, dengan tugas |
15 Tahun 2013
13 jui 2013 · Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran usaha perbankan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan |
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PERBANKAN - CORE
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang- Undang Keuangan No 1/POJK 07/2013, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan |
DAFTAR PUSTAKA
Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Jakarta: Rajawali Pers, 2013 UU Perbankan Syariah: Membaca Makna dan Posisinya bagi terbaru/Pages/Pengembangan-Ekonomi-dan-Keuangan-Syariah-untuk- |