analisis yuridis terhadap batas maksimum kepemilikan tanah hak
|
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH
Tesis ini diajukan oleh : Nama : Firly Irhamdani NPM : 0906652715 Program Studi : Magister Kenotariatan Judul Tesis : Analisis Yuridis Terhadap Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Hak Milik Non Pertanian Menurut Hukum Pertanahan Nasional Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan |
|
ANALISIS YURIDIS KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
Untuk mengetahui bagaimana Kepastian hukum terhadap penguasaan tanah didasari oleh Putusan Landraad No 12/1930 E P S tertanggal 6 Juni 1930 Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kepemilikan sertifikat hak milik yang diterbitkan olah Pihak yang berwenang dalam kasus perkara sengketa tanah tersebut II |
|
PERLINDUNGAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH
1 Bagaimanakah Konsep Kememilikan Hak Atas Tanah Dan Permasalahan Hukum Sertifikat Tanah? 2 Bagaimanakah Perbaningan Sistem Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia dan Di Beberapa Negara? II PEMBAHASAN A Pengaturan Hukum Tentang Kepemilikan dan Pendaftaran Tanah Kepemilikan hak atas tanah merupakan |
Apa itu kepemilikan hak atas tanah?
Kepemilikan hak atas tanah merupakan mutlak diperlukan sehingga patut kita dukung sepenuhnya atas program Pemerintah tersebut agar hak-hak sebagai warga negara Indonesia mampu diraihkan dengan mengedepankan rasa keadilan yang berkesinam bungan bagi Warga Negara Indonesia seutuhnya bisa terwujud.
Apakah ada sanksi terhadap dilanggarnya batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian?
Mengenai sanksi terhadap dilanggarnya batas maksimum kepemilikan tanah hak milik non pertanian Keputusan KBPN No. Tahun 1998 tidak mengatur, sanksi mengenai batas maksimum tanah hak milik non pertanian pertanian terdapat pada pasal 11 Undang Undang No. 56 Prp. Tahun 1960 dimana peraturannya sampai saat ini belum ada atau belum diatur.
Apakah penerapan pasal 7 dan 17 tentang batas maksimum pemilikan tanah sering dilanggar?
5. Penerapan pasal 7 UUPA dan pasal 17 tentang batas maksimum pemilikan tanah, dalam kenyataannya juga sering dilanggar. Berbagai kekisruhan yang terjadi selama ini mengindikasikan terjadinya penumpukan pemilikan tanah di satu pihak, sedangkan di pihak lain, banyak yang tidak mempunyai tanah.
Bagaimana peraturan pembatasan tanah hak milik non pertanian?
Mengenai peraturan pembatasan tanah hak milik non pertanian pada awalnya di atur dalam Surat Keputusan No. 59/DDA/1970 mengenai penyederhanaan peraturan perizinan pemindahan hak atas tanah, yang merupakan perubahabahan dari ketentuan Peraturan Menteri Agraria No.14/1961.
|
Analisis penerapan batas maksimum kepemilikan tanah - JDIHN
1 mar 2015 · ANALISIS PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN TANAH TERHADAP LUAS TANAH PERTANIAN (Studi Kasus Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung |
|
TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN
Sementara hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia adalah Hak Pakai dan Hak Sewa Bangunan dengan adanya batasan jangka waktu dalam penguasaannya |
|
Analisis yuridis terhadap hak-hak atas tanah yang berada di - Neliti
2 fév 2012 · Hal ini bertentangan de- ngan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 1 Tahun 1977 di mana hak yang dapat diberikan atas tanah hak pengelolaan |
|
ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN TANAH PERKEBUNAN - Neliti
maksimum sengketa kepemilikan tanah antara perkebunan swasta dengan tanah Menjamin hak-hak penguasaan dan kepemilikan atas tanah berdampak kepada |
|
Analisis yuridis tentang kepastian hukum kepemilikan tanah kapling
dengan konsep hak milik dan pengkaplingan atas tanah kepemilikan terhadap tanah kapling tersebut Jenis penelitian ini adalah penelitian |
|
ANALISIS YURIDIS TERHADAP BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN
19 jan 2012 · Pembatasan kepemilikan tanah hak milik non pertanian khususnya yang ditentukan dalam dalam pasal 7 dan pasal 17 UUPAyang mempunyai |
|
76 ANALISIS PENERAPAN BATAS MAKSIMUM KEPEMILIKAN
1 mar 2015 · Analisis Penerapan Batas Maksimum Kepemilikan Tanah Terhadap Luas ( Noviasih Muharam) punyai kewajiban untuk menertibkan nya, dalam hal ini diwakil kan oleh tanah yang secara yuridis bukan miliknya tersebut |
|
PENGUASAAN TANAH PERTANIAN MELAMPAUI HAK - Neliti
upaya-upaya hukum yang dilakukan sehingga pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas keberadaan pemberlakuannya terhadap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam kenyataan Kata kunci : Tanah Pertanian, Tanah Hak Milik, Batas Maksimum 1 I Nyoman Budi Jaya, Tinjauan Yuridis tentang |
|
Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Absentee Dikaji dari Undang
TINJAUAN YURIDIS KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE DIKAJI angkasa 4 Dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan tasal 2”, dan memiliki hak menguasai terhadap tanah seperti belum maksimal, artinya belum terakomodir dengan |
|
ANALISIS YURIDIS KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH YANG
Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah bersertipikat yang dikuasai oleh menantu serta akibat hukumnya?, 3) Bagaimana |
|
TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN
Sementara hak warga negara asing terhadap tanah di Indonesia adalah Hak Pakai dan Hak Sewa Bangunan dengan adanya batasan jangka waktu dalam |
