undang-undang republik indonesia nomor 14 tahun 1967 tentang
UU Nomor 14 Tahun 1967pdf
REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK |
File:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967pdf
24 août 2022 · Summary edit ; Date 30 December 1967 ; Source https://www dpr go id/dokjdih/document/uu/1505 pdf ; Author Government of Indonesia · wikidata: |
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1966
REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1966 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967 DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
Pasal 14 Bank Perkreditan Rakyat dilarang: a menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran; b melakukan kegiatan usaha dalam |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7
c Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 34 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2842) dinyatakan |
Apa saja bentuk hukum bank yang diperbolehkan undang-undang perbankan?
(.
1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa: a.
Perseroan Terbatas; b.
Koperasi; atau c.
Perusahaan Daerah." b.
Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum asing secara kemitraan.Apa saja usaha pokok bank?
Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu pertama, menghimpun dana; kedua, menyalurkan dana; dan ketiga, memberikan jasa bank lainnya.
Bank yang beroperasional di Indonesia tidak hanya dimiliki oleh pemerintah, tetapi pihak swasta pun kini banyak memiliki bank.Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang apa?
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perbankan.
,,Lembaga Keuangan" adalah semua badan yang melalui kegiatan- kegiatannja dibidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat.
UU Nomor 14 Tahun 1967.pdf
REPUBLIK INDONESIA. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 14 TAHUN 1967. TENTANG. POKOK-POKOK PERBANKAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
d. bahwa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok- pokok Perbankan dan beberapa undang-undang di bidang perbankan lainnya yang berlaku sampai saat |
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran. Negara Tahun 1999 Nomor 165 ... |
KEPPRES 6/2000 PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR
REPUBLIK INDONESIA. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 6 TAHUN 2000. TENTANG. PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN
XXXIII/MPRS/1967. Dengan Persetujuan: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG. MEMUTUSKAN: Mencabut: Undang-undang No.14 tahun 1965 tentang Perkoperasian |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN
(2) Apabila seorang Hakim Agung dituntut di muka Pengadilan dalam perkara pidana seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 |
Perpres 14 Tahun 2010.rtf
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1967 tentang Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1966 |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);. 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 (Lembaran Negara. |
ÿþM i c r o s o f t W o r d - U U 0 0 9 1 9 6 7
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 9 TAHUN 1967. TENTANG. PEMBENTUKAN PROPINSI BENGKULU. DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU) NOMOR 8
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang: bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1967 |