Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 - Badan Kepegawaian
SALINAN
NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG DAN HAKIM Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan/Administratif |
SALINAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2014 TENTANG MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH DENGAN RAHMAT TUHAN |
SALINAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 55 TAHUN 2014. TENTANG. HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM AGUNG. DAN HAKIM KONSTITUSI. |
PB No 39 dan 31 Tahun 2013 Pranata Humas
INFORMATIKA DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI. PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI. BIROKRASI |
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
31 déc. 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2018 tentang. Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan ... |
PERKA-BKN-NOMOR-25-TAHUN-2015-TINDAKAN
Kepegawaian Negara ini. Pasal 2. Tindakan administratif atau hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan. Kepegawaian |
PERKA-BKN-NOMOR-1-TAHUN-2013-KETENTUAN
Kepegawaian Negara ini. Pasal 2. Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan. Kepegawaian Negara ini dilampirkan Peraturan Pemerintah. Nomor 46 Tahun |
Untitled
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);. 5. Peraturan Menteri Dalam |
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 ... tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. |
Untitled
Keputusan Presiden Nomor: 55/M Tahun 2019 tentang Pengangkatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. |
PERKA-BKN-NOMOR-25-TAHUN-2015-TINDAKAN
Kepegawaian Negara ini. Pasal 2. Tindakan administratif atau hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan. Kepegawaian |
Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang
bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah. |