peraturan pemerintah republik indonesia nomor 10 tahun 1983
izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983 NOMOR :13 Page 6 UMUM PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG |
Documents
7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13 Tambahan |
Hukuman Disiplin Bagi PNS yang melanggar PP Nomor 10 Tahun
tentang Disiplin PNS PNS yang melanggar ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun Page 4 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Jo PP Nomor 45 |
Apa saja peraturan perkawinan pegawai?
Pasal 15 (.
1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah. (.
2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).Apakah akibatnya jika PNS tidak memberitahukan perkawinannya?
SANKSI: PNS yang tidak memberitahukan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 (sekarang Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang apa?
PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh ijin secara tertulis atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat.
PNS yang berkedudukan sebagai penggugat harus memperoleh ijin dari Pejabat, sedangkan bagi PNS yang berkedudukan sebagai tergugat cukup mendapat surat keterangan dari Pejabat.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 10 TAHUN 1983. TENTANG. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 10 TAHUN 1983. TENTANG. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983. TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Presiden Republik Indonesia. |
Documents
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin. Perkawinan dan Perceraian bagi Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
NOMOR 10 TAHUN 1992. TENTANG. PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 45 TAHUN 1990. TENTANG. PERUBAHAN ATAS. PERATURAN PEMERINTAHAN NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 10 TAHUN 2012. TENTANG. PERLAKUAN KEPABEANAN PERPAJAKAN |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan Modal. Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan. (PERSERO) Dalam Bidang |
Peraturan Pemerintah NOMOR 10 Tahun 1983 tentang Izin
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 10 TAHUN 1983. TENTANG. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI. NEGERI SIPIL. PRESIDEN REPUBLIK |
ÿþM i c r o s o f t W o r d - p p 0 1 0 1 9 9 8
NOMOR 10 TAHUN 1998. TENTANG Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan ... Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara. |