peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 - Bappeda Jabar


PDF
List Docs
PDF PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26

Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan 

PDF UU-No-26-Tahun-2007-Tentang-Penataan-Ruangpdf

6 Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang 7 Pemerintah Pusat 

PDF PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

PDF PROVINSI JAWA BARAT

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 ten tang 

PDF bupati karawang

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran 

PDF shinners tunggal ika

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

PDF walikota bogor provinsi jawa barat

Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

PDF provinsi jawa timur

Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang

PDF provinsi jawa barat peraturan bupati karawang

10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik 

  • Apa manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi?

    RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai: a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; d. acuan bagi penerbitan izin

  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang apakah masih berlaku?

    Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku.

  • UU No 26 Tahun 2007 Tentang apa?

    UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.
    Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.
    Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

  • Kriteria kawasan perkotaan meliputi: a. memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa; dan b. memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk

Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan  Autres questions
Share on Facebook Share on Whatsapp











Choose PDF
More..












Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 PPA Fixation des prix des médicaments li en Algérie - Santé Maghreb GRC RCMP 5592f - Gendarmerie royale du Canada PGCD et PPCM Nombres premiers entre eux PGCD, PPCM EXERCICES CORRIGES Multiples, diviseurs, PPCM et PGCD PGCD, PPCM EXERCICES CORRIGES

PDFprof.com Search Engine
Images may be subject to copyright Report CopyRight Claim

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 6 jdih· 1

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 6 jdih· 1


PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN

PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN


PERDA 03 2014 RPJMD Kota Bandung 2013 2018

PERDA 03 2014 RPJMD Kota Bandung 2013 2018


PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR - [PDF Document]

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR - [PDF Document]


PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR - [PDF Document]

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR - [PDF Document]


Buku Panduan - Bappeda

Buku Panduan - Bappeda


View - bappeda kab bandung

View - bappeda kab bandung


Buku Panduan - Bappeda

Buku Panduan - Bappeda


Gubernur Jawa Barat - Bappeda

Gubernur Jawa Barat - Bappeda


PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA

PERMENDAGRI NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA


dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut Penyusunan

dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut Penyusunan


BAPPEDA JABAR

BAPPEDA JABAR


PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT - PDF Download Gratis

PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT - PDF Download Gratis


http://6025311667/sidak/

http://6025311667/sidak/


di sini BAPPEDA JABAR

di sini BAPPEDA JABAR


Download - Bappeda - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Download - Bappeda - Pemerintah Provinsi Jawa Barat


SALINAN - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

SALINAN - 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang


PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 6 jdih· 1

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 6 jdih· 1


Sidak Bappeda

Sidak Bappeda


Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah


2016 - 2016 full_3pdf · Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

2016 - 2016 full_3pdf · Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo


Sidak Bappeda

Sidak Bappeda


Sidak Bappeda

Sidak Bappeda


Sidak Bappeda

Sidak Bappeda


download file - BAPPEDA JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat

download file - BAPPEDA JABAR - Pemerintah Provinsi Jawa Barat


PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 6 jdih· 1

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI NOMOR : 6 jdih· 1


PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU - Sistem Pengendalian Intern

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU - Sistem Pengendalian Intern


Sidak Bappeda

Sidak Bappeda


PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1974 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 1974 TENTANG


Sidak Bappeda

Sidak Bappeda


Take Home Exam Pengantar Perencanaan W

Take Home Exam Pengantar Perencanaan W

Politique de confidentialité -Privacy policy