peraturan pemerintah republik indonesia nomor 26 - Bappeda Jabar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan |
UU-No-26-Tahun-2007-Tentang-Penataan-Ruangpdf
6 Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan pembinaan pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang 7 Pemerintah Pusat |
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas |
PROVINSI JAWA BARAT
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 ten tang |
bupati karawang
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran |
shinners tunggal ika
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah |
walikota bogor provinsi jawa barat
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional |
provinsi jawa timur
Propinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang |
provinsi jawa barat peraturan bupati karawang
10 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik |
Apa manfaat RDTR dan Peraturan Zonasi?
RDTR dan peraturan zonasi berfungsi sebagai: a. kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW; b. acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW; c. acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang; d. acuan bagi penerbitan izin
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang apakah masih berlaku?
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mencabut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) dan dinyatakan tidak berlaku.
UU No 26 Tahun 2007 Tentang apa?
UNDANG-UNDANG TENTANG PENATAAN RUANG.
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1.
Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.Kriteria kawasan perkotaan meliputi: a. memiliki karakteristik kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau mata pencaharian penduduknya terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa; dan b. memiliki karakteristik sebagai pemusatan dan distribusi pelayanan barang dan jasa didukung prasarana dan sarana termasuk
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26
Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan |
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 26 TAHUN 2007. TENTANG. PENATAAN RUANG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang:. |
WALI KOTA BOGOR PROVINSI JAWA BARAT RANCANGAN
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. |
Peraturan daerah nomor 22 tahun 2010 tentang rencana tata ruang
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal. 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana. |
PERATURAN WALIKOTA BEKASI
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4286);. 3. Undang-Undang Nomor 1 ... |
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4817);. 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 |
Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 18 tahun 2016
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan |
1 RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2010. TENTANG Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang ... Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. |
Rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah
23 juil. 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran. Negara Republik Indonesia ... |
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana. Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik. Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 |