1 / 12 peraturan pemerintah republik indonesia - Hukumonlinecom
1 / 9 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
(1) Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kode Etik Advokat dan peraturan Organisasi |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1
Page 1 www hukumonline com/pusatdata PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12
(1) Pegawai Negeri Sipil untuk selanjutnya disebut pegawai diangkat dalam pangkat-pangkat tersebut dalam 1 / 18 Page 2 www hukumonline com lampiran A |
peraturan pemerintah republik indonesia
Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut pendidikan |
peraturan presiden republik indonesia
menetapkan Peraturan Presiden tentang Indonesia National Single Window Mengingat: 1 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; |
1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54
Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat: a sehat jasmani dan rohani; b berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima |
peraturan pemerintah republik indonesia
3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Pada Tanggal 12 September 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor74 tahun 2012
1 / 12 Page 2 www hukumonline com Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum |
1 / 21 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1975 Page 13 www hukumonline com 13 / 21 PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Pasal 99 (1) Pemerintah menetapkan Instansi atau institusi yang memiliki Data Elektronik strategis yang wajib |
Pasal 7 UU No 12 Tahun 2011 Tentang apa?
7.
Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.PP 36 Tahun 2023 Tentang apa?
ABSTRAK PERATURAN
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (.
2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 10 Tahun 1995; dan UU Nomor 24 Tahun 1999.
PP ini mengatur mengenai Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.UU No 12 Tahun 2011 berisi tentang apa?
Sistematisasi materi pokok dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Www.hukumonline.com PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN Rencana Karya Tahunan HTI menurut ketentuan Pasal 12 butir 1 dan 2. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DASAR Pasal 12. (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan ... |
Www.hukumonline.com PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAHANA. BAB I. PENDIRIAN. Pasal 1. ( |
1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21
www.hukumonline.com. 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 12. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana. |
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014
Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan cara pengobatan/perawatan dengan menggunakan: a. keterampilan; dan/atau b. ramuan. Pasal 12. (1). |
Www.hukumonline.com/pusatdata PERATURAN PEMERINTAH
Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana |
1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16
www.hukumonline.com. 1. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Pasal 12. (1) Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur membina |
Www.hukumonline.com PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN. PEGAWAI NEGERI SIPIL. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan |
Undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 2014 tentang
www.hukumonline.com. Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:. |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46
1. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS |