Undang-Undang PPh - Direktorat Jenderal Pajak
nomor per-23/pj/2020
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1 2 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut |
Susunan Dalam Satu Naskah UU PPh sebagaimana terakhir diubah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik |
59~PMK03~2022Perpdf
(5) Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Instansi Pemerintah sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang |
Pajak Penghasilan
Aucune information n'est disponible pour cette page · Découvrir pourquoi |
CERMAT PEMOTONGAN
8 jan 2024 · Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Wajib |
peraturan direktur jenderal pajak nomor 178 /pj/2006
huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN
(2) (2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dan menentukan hutang sebagai modal untuk |
SE-46_PJ_2020pdf
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: a PPh Berdasarkan Ketentuan Umum PPh adalah PPh yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena |
Pp545
Undang-undang No 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan |
PMK 66 tahun 2023 tentang apa?
UU HPP à Natura/kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja, dan merupakan objek PPh bagi pegawai/penerima.
PPh diatur dimana?
Pemerintah mengatakan tujuan Pasal 23 ayat (.
2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.UU PPh Terbaru nomor berapa?
1.
Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor· 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.Ketahui tentang undang undang Pajak Penghasilan terbaru ini.
Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atau menjadi kewajiban setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan.
54~PMK.03~2021Per.pdf
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang PPh. 7. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut. |
18~PMK.03~2021Per.pdf
Mar 1 2021 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut. Undang-Undang PPh ... kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. |
3/PMK.03/2022 Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak
Jan 31 2022 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah ... adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya ... Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang. |
Untitled
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN
pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan. Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang. |
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAHUN PAJAK 2018. DIREKTUR JENDERAL PAJAK. Menimbang a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN
Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 |
9~PMK.03~2018Per.pdf
Undang-Undang Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPh adalah Undang. Undang ( 10) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan bukti. |