Undang-Undang PPh - Direktorat Jenderal Pajak


PDF
List Docs
PDF nomor per-23/pj/2020

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1 2 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut 

PDF Susunan Dalam Satu Naskah UU PPh sebagaimana terakhir diubah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Republik

PDF 59~PMK03~2022Perpdf

(5) Direktur Jenderal Pajak dapat mengukuhkan Instansi Pemerintah sebagai PKP secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang 

PDF Pajak Penghasilan

Aucune information n'est disponible pour cette page · Découvrir pourquoi

PDF CERMAT PEMOTONGAN

8 jan 2024 · Peraturan Pemerintah nomor 58 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan Jasa dan Kegiatan Wajib

PDF peraturan direktur jenderal pajak nomor 178 /pj/2006

huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah 

PDF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN

(2) (2) Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan/atau pengurangan dan menentukan hutang sebagai modal untuk 

PDF SE-46_PJ_2020pdf

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: a PPh Berdasarkan Ketentuan Umum PPh adalah PPh yang dihitung berdasarkan Penghasilan Kena 

PDF Pp545

Undang-undang No 17 Tahun 2000 perlu menetapkan Keputusan Dirjen Pajak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan 

  • PMK 66 tahun 2023 tentang apa?

    UU HPP à Natura/kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja, dan merupakan objek PPh bagi pegawai/penerima.

  • PPh diatur dimana?

    Pemerintah mengatakan tujuan Pasal 23 ayat (.
    2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah untuk lebih meningkatkan keadilan dalam pengenaan pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak.

  • UU PPh Terbaru nomor berapa?

    1.
    Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang- Undang Nomor· 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

  • Ketahui tentang undang undang Pajak Penghasilan terbaru ini.
    Pajak Penghasilan atau PPh adalah pajak yang dikenakan atau menjadi kewajiban setiap wajib pajak orang pribadi maupun badan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan.

Share on Facebook Share on Whatsapp











Choose PDF
More..












1 undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2013 tentang undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2012 tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 undang-undang republik indonesia nomor 34 tahun 2000 tentang undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang UU 26-2007 Penataan Ruang (PDF) - GITEWS peraturan bank indonesia nomor 19/3/pbi/2017 tentang pinjaman Nomor 45 Tahun 1990 - SDM UGM

PDFprof.com Search Engine
Images may be subject to copyright Report CopyRight Claim

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya - PDF Free Download

Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya - PDF Free Download


29PMK032015pdf - [PDF Document]

29PMK032015pdf - [PDF Document]


PDF) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL

PDF) KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cara · berdasarkan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cara · berdasarkan


DOC) Kep Dirjen SPT Pemungut 1107 290906 DOC

DOC) Kep Dirjen SPT Pemungut 1107 290906 DOC


5_6283016578241921059pdf

5_6283016578241921059pdf


Beranda

Beranda


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  Menetapkan 2

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menetapkan 2


DOC) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DOC) PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


PDF) Perppu 1/2017 Merupakan Peluru Baru Dirjen Pajak Setelah

PDF) Perppu 1/2017 Merupakan Peluru Baru Dirjen Pajak Setelah


Sosialisasi Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan

Sosialisasi Klaster Kemudahan Berusaha di Bidang Perpajakan


Jakarta

Jakarta



PDF) MEMITIGASI RISIKO KRIMINALISASI PEMERIKSA PAJAK

PDF) MEMITIGASI RISIKO KRIMINALISASI PEMERIKSA PAJAK


Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2011 - Audited

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak TA 2011 - Audited


SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI

SOSIALISASI UNDANG – UNDANG NO 10 TAHUN 2020 TENTANG BEA METERAI


Simak  Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020

Simak Ini Ketentuan Layanan Pajak DJP Mulai 16 Maret-5 April 2020


KEPASTIAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ENDORSER BERDASARKAN

KEPASTIAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ENDORSER BERDASARKAN


Top PDF Tahunan Wajib Pajak

Top PDF Tahunan Wajib Pajak


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT  menerima

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT menerima


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK


Top PDF Direktur Jenderal Pajak

Top PDF Direktur Jenderal Pajak


Direktorat Jenderal Pajak Tanggap COVID-19

Direktorat Jenderal Pajak Tanggap COVID-19


PDF) PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

PDF) PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG


Alasan Pemeriksaan Pajak Yang Paling Banyak Dipertanyakan

Alasan Pemeriksaan Pajak Yang Paling Banyak Dipertanyakan


Top PDF 17/PJ/2014

Top PDF 17/PJ/2014


PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PER_32_PJ_2011 - [PDF Document]

PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PER_32_PJ_2011 - [PDF Document]


Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Republik Indonesia


Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara

Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara


Direktorat Jenderal Pajak Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia


S-160-PJ42-2003_Premi JPK_DE

S-160-PJ42-2003_Premi JPK_DE


Simak  4 Relaksasi Kebijakan Pajak untuk Cegah Penyebaran Virus Corona

Simak 4 Relaksasi Kebijakan Pajak untuk Cegah Penyebaran Virus Corona

Politique de confidentialité -Privacy policy