undang-undang republik indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan
Aucune information n'est disponible pour cette page · Découvrir pourquoi |
UU 36 Tahun 2008
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang- |
penjelasan-UU-36-2008pdf
NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan |
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK
5 nov 2020 · 3 Pengenaan Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari Indonesia untuk WNA yang menjadi Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN); 4 Dividen Dalam |
UU 36 Tahun 2008
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ; - 2 - 3 |
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Indonesia
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak |
1 / 70 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG- |
Apakah UU No 36 tahun 2008 masih berlaku?
Jadi UU No. 36/2008 ini merupakan Undang-Undang Pajak Penghasilan terbaru dan berlaku hingga sekarang.
Namun ada beberapa poin perubahan terkait pajak penghasilan yang diatur kembali dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).Berapa tarif pajak penghasilan berdasarkan Undang Undang Nomor 36 tahun 2008?
Besar Pajak Penghasilan (PPh)
Aturan lama menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yakni: PKP Rp50 juta dikenai tarif PPh 5 persen.
PKP Rp50 juta-Rp250 juta dikenai tarif PPh 15 persen.
PKP Rp250 juta-Rp500 juta dikenai tarif PPh 30 persen.Undang Undang Nomor 36 tahun 2008 Tentang apa?
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Uu 7-1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Menurut UU HPP, tarif PTKP orang pribadi di 2023 masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.
Oleh karena itu, tarif PTKP terbaru yang berlaku di 2023 masih berdasarkan PMK 101/2016 tersebut, yakni: PTKP terbaru Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp54.000.000.
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
NOMOR 36 TAHUN 2008. TENTANG Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ... Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 36 TAHUN 2008. TENTANG. PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG. NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. |
UU 36 Tahun 2009
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 36 TAHUN 2009. TENTANG. KESEHATAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. |
UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.pdf
Presiden melalui Menteri. Pasal 35. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. (21. |
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
5 Mar 2018 NOMOR 36 TAHUN 2018. TENTANG ... Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang ... Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216. |
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 36 TAHUN 2012 ... Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang. Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. |
UU 44 Tahun 2008
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 44 TAHUN 2008. TENTANG. PORNOGRAFI. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. |
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN
NOMOR 36 TAHUN 2018. TENTANG atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai ... Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. |
34/PMK. 010/2017
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak. Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. |
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 36 TAHUN 1999. TENTANG. TELEKOMUNIKASI. Menimbang : a. bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan |