dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
PP Izin Perkawinan Perceraian PNS
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; 2 Undang-undang
PP IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS
tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2 Undang-undang Nomor 1
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PNS
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PRESIDEN M Mengingat : 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2
pp
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ( selanjutnya C Dasar Hukum Perceraian Pegawai Negeri Sipil Pengaturan hukum
BAB III
1 Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4 2 Undang-undang Atas dasar pokok pikiran yang disebutkan sebelumnya dan Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil
Bab
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 1 ayat (3) 2 Hilman Hadikusuma, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil syarat-syarat poligami yang diatur
BAB I
Undang undang perkawinan mengemukakan juga 3 sebab 1 Farida anik Seseorang yang melakukan perceraian harus memiliki dasar atau alasan yang jelas 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian pegawai negeri sipil
BAB I
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi. Pegawai Negeri Sipil;. Mengingat. 1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;.
Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;. Mengingat. : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;.
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara laporan/aduan masyarakat izin perkawinan dan perceraian PNS
Kata Kunci: Hukum Perkawinan Perceraian
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Dasar Hukum Peran BKPSDM Lombok Timur dalam proses Perceraian PNS di Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Daerah.
Apakah akibat hukum Perceraian Pegawai. Negeri Sipil tanpa seizin Pejabat atasan langsung ? . Tujuan Penulis untuk mengetahui prosedur Perceraian Bagi Pegawai
Setiap pasangan suami istri menginginkan perkawinan yang harmonis sesuai dengan Pegawai Negeri Sipil Polri. ... dasar koridor hukum yang diakui.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui hukum perkawinan yang berlaku di. Indonesia sebelum adanya undang-undang perkawinan apa saja isu-isu yang terjadi
Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin. PNS perkawinan dan perceraian PNS penetapan status dan kedudukan hukum PNS);.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG