yang dirumuskan dalam ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tersebut sama persisnya dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) UUDS 1950 Berarti dalam hal ini, selama 60 tahun Indonesia Merdeka, selama itu pula ruang perdebatan akan penafsiran Pasal 33 belum juga memperoleh tafsiran yang seragam
Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan
ID penafsiran pasal uud dalam membangun perekonomian di indonesia
Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi dianut dan dikembangkannya, sehingga penelitian ini merupakan pendekatan Nitisastro, Suatu Tafsiran Terhadap ayat (1) Pasal 38 dari UUDS RI
ID makna pasal undang undang dasar
yang diangkat dalam penelitian tahun 2016 ini, salah satunya adalah penelitian ini Cukup dengan menggunakan (mengutip) pasal-pasal dalam UUD sebagai dasar Hak Menguasai Negara dalam Tafsir Mahkamah terhadap UUD 1945 62 Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 yang diajukan oleh badan hukum
hasilpenelitian edit Laporan Peneliti Bisar ilovepdf compressed
PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM. MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA. Oleh: Arif Firmansyah. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum doktrinal adalah suatu penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut
hidup orang banyak air menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 harus dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cetak Biru membangun Mahkamah Konstitusi.
Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang Mengingat : Pasal 5 ayat (1) Pasal 20 ayat (1)
Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Keberagaman cara MK menyelesaikan perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD dalam konteks penafsiran konstitusi
Pasal 33 UUD 1945 sebagai konstitusi ekonomi merupakan landasan dalam dengan cara membangun ekonomi yang diinginkan oleh setiap pemerintahan pada.
Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar utama kewenangan negara untuk.
Penelitian ini hasil kerjasama antara Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas yang terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dengan Pasal 33 UUD.
Landasan filosofi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia adalah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi
Dari penjelasan pasal 33 UUD 1945 secara eksplisit disebutkan bahwa pelaku ekonomi adalah sektor negara dan koperasi sedangkan sector swasta hanya disebut
PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN