Nomor 178); 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Nomor 178); 8 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2019 tentang
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN RAHMAT WHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-
2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan; 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan
menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia,
menteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang program jaminan sosial tenaga kerja indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri ketenagakerjaan republik indonesia, menimbang a b c bahwa program jaminan sosial merupakan salah satu
menteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri ketenagakerjaan republik indonesia, menimbang mengingat
menteri ketenagakerjaan republik indonesia nteri ketenagakerjaanpublik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan repubik indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri ketenagakerjaan republik indonesia, menimbang : a bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada
3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No PER 03/MEN/1978 tentang Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja; 4 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No PER 03/MEN/1984 tentang Pengawasn Ketenagakerjaan Terpadu
[PDF]
JDIH Kemnaker
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR DAN SKALA UPAH DENGAN RAHMAT WHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
[PDF]
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturangoid
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN DALAM JARINGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
[PDF]
BPJS Ketenagakerjaan
menteri ketenagakerjaan republik indonesia peraturan menteri ketenagakerjaan republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang program jaminan sosial tenaga kerja indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri ketenagakerjaan republik indonesia, menimbang a b c bahwa program jaminan sosial merupakan salah satu
[PDF]
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturangoid
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa program jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
[PDF]
Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (5) Undang-UndangNomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[PDF]
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2), Pasal 57 ayat (5), dan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi
[PDF]
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
I nomor 2 Peraturan Menteri ini Pasal 6 (1) NAB getaran alat kerja yang kontak langsung maupun tidak langsung pada lengan dan tangan tenaga kerja ditetapkan sebesar 4 meter per detik kuadrat (m/det2) (2) Getaran yang melampaui NAB, waktu pemaparan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor 3 Peraturan Menteri ini Pasal 7
[PDF]
JDIH Kemnaker
Menetapkan Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 750); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN UPAH MINIMUM BAB 1 KETENTUAN UMUM Pasal I TENTANG Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 2 Taille du fichier : 1MB
[PDF]
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, perlu menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan; b bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus, Peraturan Menteri
tentang Pengupahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Struktur dan Skala Upah; : 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951
wirata
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Permen
NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA
Kemnaker No. Tahun
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1 Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara
Permen Ketenagakerjaan RI
29 juil 2020 · Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam perkembangannya, implementasi kebijakan penghentian
Kepmen
Mengingat: 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
keputusan menteri ketenagakerjaan nomor tahun
18 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan; 19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur
PerGub No. Thn ttg Juklak Perda No. Tahun ttg Ketenagakerjaan
Menimbang : a bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah
Permenaker
Menimbang : a bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana telah
image x bece a b