386$7 +8 80 '$1 +80$6 31 5, 6-', +8 80 3dvdo 'dodp shudwxudq lql \dqj glpdnvxg ghqjdq +dn dwdv 7dqdk dgdodk kdn vhedjdlpdqd glpdnvxg gdodp 3dvdo 8qgdqj xqgdqj
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 2043); 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG SURVEYOR BERLISENSI MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa untuk penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia perlu dilakukan
menteri negara agraria kepala badan pertanahan nasional peraturan menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional nomor 5 tahun 1999 tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat menteri negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional, menimbang : a
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal Yang Telah Dibeli Oleh Pegawai Negeri Dari Pemerintah dan Keputusan ini, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997; b bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengubah ketentuan beberapa pasal Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dimaksud; Mengingat : 1
peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 9 tahun 2019 tentang pelayanan hak tanggungan terintegrasi secara elektronik dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional republik indonesia, menimbang : a
13 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019
11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Guna Bangunan menjadi Hak Pakai dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 2
[PDF]
MENTERI NEGARA AGRARIA KEPALA BADAN PERTANAHAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada kenyataannya masih ada, sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
[PDF]
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN HAK TANGGUNGAN TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
[PDF]
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG IZIN LOKASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
[PDF]
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG KONSOLIDASI TANAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
[PDF]
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IZIN LOKASI DAN HAK ATAS TANAH BAGI PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
[PDF]
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK
[PDF]
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa rumah tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan karena itu untuk menjamin
[PDF]
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEMBERIAN HAK MILIK ATAS TANAH UNTUK RUMAH TINGGAL YANG TELAH DIBELI OLEH PEGAWAI NEGERI DARI PEMERINTAH MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
[PDF]
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENINJAUAN KEMBALI RENCANA TATA RUANG WILAYAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa penilaian pelaksanaan rencana tata ruang
[PDF]
KEPMENAG 16 1997 - ndarunet
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN HAK MILIK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI DAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK PAKAI MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN
Menimbang : a bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada
Permen Negara Agraria NO. Tahun hak ulayat
b bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional; Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun
PerMen Negara Agraria Peraturan BPN No. Tahun Tata Cara
MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Menimbang : a bahwa perubahan hak atas tanah pada hakekatnya merupakan
PERMENAGRARIA
Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
KepmenAgrariaNo
1 Sdr Para Kepala Kantor Perihal : Penyampaian Keputusan Wilayah Badan Pertanahan Menteri Negara Agraria/ Nasional Propinsi Kepala BPN Nomor 15
Perihal penyampaian keputusa MNA KBPN No
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah
PERMENAG
PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN HAK
BPN
Menimbang : a bahwa hukum tanah nasional Indonesia mengakui adanya hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang pada
Permen agraria
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu menyesuaikan pengaturan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Permen No Tahun
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata. Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara.
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41.
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Menimbang. : a. bahwa untuk menciptakan suasana aman dalam berusaha bagi badan hukum pemegang.
7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24. Tahun
Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN. PERTANAHAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN. PEMBATALAN HAK ATAS TANAH NEGARA DAN HAK
No.722 2019. KEMENATR-BPN. Pendaftaran Tanah. Perubahan. Kedua. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL. REPUBLIK INDONESIA.
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di Kabupaten/Kota. 41. Kepala Seksi adalah pejabat ...
8. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan. Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24. Tahun
penanaman modal dengan menetapkan ketentuan umum mengenai Izin Lokasi dalam Peraturan Menteri Negara. Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
jaringan dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik ... Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan