republik indonesia peraturan pemerintah republik indonesia nomor 36 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (4),
REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1 Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), Pasal 36
REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (3), Pasal 42 ayat (3), Pasal 43 ayat (2),
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 22, Pasal 39, Pasal 66, Pasal 80, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8), Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (6),
[PDF]
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2016
REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KETENAGALISTRIKAN Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, a bahwa dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik rakyat secara adil dan merata serta
[PDF]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS I UMUM Berdasarkan pasar 33 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan prinsip
[PDF]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Taille du fichier : 3MB
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
[PDF]
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Peraturangoid
Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
[PDF]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA I UMUM Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunanTaille du fichier : 27KB
[PDF]
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Taille du fichier : 113KB
[PDF]
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - peraturangoid
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); www peraturan go id 2018, No 1319 -4- 13 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 1 Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik · Indonesia
TAHUN PP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PP Tahun
NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
PP KAWASAN EKONOMI KHUSUS TANJUNG KELAYANG
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
PP NOMOR TAHUN PERANGKAT DAERAH
22 nov 2016 · mendapat lisensi (2a) Badan Usaha Milik Negara penerima penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)' huirf a angka 6
PP
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 54
f e dd a ad fe a f b ce
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran
image x bec cd fe
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
PP NOMOR TAHUN
REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 55 TAHUN 2016 ... bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 91 Tahun 2010 ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
NOMOR 55 TAHUN 2016. TENTANG. PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 116 TAHUN 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor.
NOMOR 55 TAHUN 2016. TENTANG b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 91 Tahun ... Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik.
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 3 TAHUN 2016. TENTANG. PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55. TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN
Nov 22 2016 REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 55 TAHUN 2016. TENTANG. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK ...
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor. 55 Tahun 2Ol4 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas. Hakim Agung dan Hakim Konstitusi; b.bahwa SK No 106558 A ...
REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 55 TAHUN 2O2I. TENTANG. PERATURAN PEI-AKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2OI8.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang. Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban. Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia.
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN. NOMOR 55 TAHUN 2020 Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52 Tambahan ... Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang.
PRES I DEN. REPUBLIK INDONESIA. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 55 TAHUN 2016. TENTANG. KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.
55TAHUN2016PP.pdf