(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a ringkasan APBD; b
permendagri
NOMOR 13 TAHUN 2006 ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan b kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan
C D F B
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b bahwa berdasarkan pertimbangan
MATRIKS PERBANDINGAN PERMENDAGRI PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran
Matrik Permendagri dan
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A II peraturan menteri ini
permendagri
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pasal 24 ayat (1) untuk provinsi tercantum dalam Lampiran
permendagri
b bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A II peraturan menteri ini
PERMENDAGRI
NOMOR 13 TAHUN 2006 lampiran A Rancangan peraturan daerah tentang APBD B Ringkasan APBD PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
lampiran a
LAMPIRAN B I : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 13 TAHUN 2006 TANGGAL : 15 Mei 2006 FORMAT DPA-SKPD LOGO DAERAH
lampiran b
18 jui 2019 · dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Tahun Anggaran 2020 tercantum dalam Lampiran II yang Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah) No
permendagri
LAMPIRAN B. PERMENDAGRI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN. KEUANGAN DAERAH. PELAKSANAAN APBD d. DEPARTEMEN DALAM NEGERI. REPUBLIK INDONESIA.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang kode akun keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran A.II peraturan menteri ini.
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan. Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari: a. ringkasan APBD; b. ringkasan
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI. NOMOR 13 TAHUN 2006. TENTANG. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. MENTERI DALAM NEGERI
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; b. bahwa dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan
b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD; dalam Lampiran A.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
PP Nomor 71 Tahun 2010 b. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 c. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. 1.2.3 Pihak-Pihak Terkait a. BUD b. Lembaga Keuangan Bank dan
sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus.
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan. Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan ...
lampiran-b.pdf