Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 4 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti, kepada Nusa dan Bangsa ” Janji Presiden (Wakil Presiden) : “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya
2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
Undang tentang Guru dan Dosen; Mengingat : 1 Pasal 20, Pasal 22 d, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas ” Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya sebagai berikut:
Republik Indonesia Nomor 3235) 2 Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan
REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368); 5
[PDF]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas
[PDF]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG DENGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang : a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
[PDF]
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENYELENGGARA
4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
[PDF]
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI - JDIH KPU RI
6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439); 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 8 Undang
[PDF]
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang
kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 3 Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi
[PDF]
Peraturan KPU No 22 Tahun 2008 FINAL OTENTIFIKA
2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
[PDF]
SALINAN - KPU
bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, adalah lembaga penyelenggara pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Menimbang : a bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Menimbang : a bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
PP Pengganti UU No th
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu
uuno. penyelenggarapemilu
Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Provinsi menetapkan calon Gubernur Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
kep kpu jatim nomor
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota; Mengingat: 1 Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
Perppu PemilihanGubernurBupatiWalikota
Penetapan mengenai waktu pemungutan suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
ID menatap putaran kedua pemilihan kepala d
Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu
peraturanbersamakpubawasludandkppnomor . . tahun tentangkodeetikpenyelenggarapemilu
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);. 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Dewan Kehormatan adalah alat kelengkapan KPU. KPU Provinsi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4389);. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4389);. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tcntang Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disebut KPU
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara KPU Provinsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-. Undang Nomor 12 Tahun ...
2 Nov 2009 Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166 Tambahan ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan.
Indonesia Nomor 4389); g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125.
21 Mar 2005 permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun. 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan.
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah perlu menetapkan Keputusan KPU UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik.
Untitled