[PDF] UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN





Previous PDF Next PDF



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN

NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ... Pasal 12. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk.



UU 12 Tahun 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.



UU Nomor 15 Tahun 2019.pdf

NOMOR 15 TAHUN 2019. TENTANG. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.



UU 12 Tahun 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.



UU 12 Tahun 2011

NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ... Pasal 12. Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk.



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12

NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PERUBAHAN KETUJUH ATAS. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG. PERATURAN GAJI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA.



salinan_20220619_103450_UU Nomor 13 Tahun 2022.pdf

19 jui. 2022 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011.



UU 12 Tahun 2011

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 12 TAHUN 2011. TENTANG. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. I. UMUM. Undang-Undang tentang Pembentukan 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NO M O R 1 2 T AHUN 2 0 1 1 TE N T ANG P E MB E N T

UKAN P

ER A T URAN P E RU N D AN G- U N D AN G A N D E NG A N R A H MA T T UHAN Y A N G M A H A E SA PR E S I D E N R E P U BL IK I ND O N E S I A Me n i m ba ng : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelind u ngan hak da n kewajiban segenap rakyat I ndonesia berdasarkan

Undang-Undang

Dasar

Negara

Republik

I ndonesi a T ahun 1945 b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perl u dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanak a n dengan car a dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwena n g membentu k peraturan perundang-undangan; c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan

Peraturan

Perundang-undangan

masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuh a n masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk

Undang-Undang

tentang

Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; Mengingat . . .

ww w djpp k e m en k u m ha m go id - 2 - Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar

Negara Republik

I ndonesia T ahun 1945 De n g a n P e r se t u j u a n B e r s a m a D E WA N P E R W AK I L A N RA K YA T R E PU B L I K I N D ON E S IA da n PR E S I D E N R E P U BL IK I ND O N E S I A M E MU T USKA N: Me n e t ap k an : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN P E RA T URAN P E RU N D A NG U N D A NG A N BA B I KE T E N T UAN U M U M Pa s a l 1 Da l a m U n d a ng U n d a ng i n i ya n g d i ma k s u d d e n ga n:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah

pembuatan

Peraturan

Perundang-undangan

yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan

tertulis yang memuat norm a hukum y ang mengika t secara umum dan dibentu k atau di t etapkan ole h lembaga negara atau pejabat yang berw e nang melalu i prosedur yang ditetapkan dalam

Peratura

n

Perundang-undangan.

3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-

undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakila

n

Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

adalah

Peraturan

Perundang-und

a ngan yanquotesdbs_dbs19.pdfusesText_25
[PDF] downtown boogie montreux jazz 2017

[PDF] dpe 5 academie versailles

[PDF] dpe 7 versailles

[PDF] dpe bordeaux

[PDF] dpe caen

[PDF] dpe2 creteil adresse

[PDF] dpe2 creteil contractuel

[PDF] dpe2 lyon adresse

[PDF] dpe2 versailles

[PDF] dpe4 toulouse

[PDF] dpes guadeloupe

[PDF] dpfc

[PDF] dpfc cote d'ivoire

[PDF] dracula adaptations

[PDF] dracula bram stoker analyse